Cakrawala News
Portal Berita Online

Keringanan Ditolak, Angkasa Pura I Akhirnya Bersedia Bayar Pajak 28 Milyar Besok

0

Kulon Progo, Cakrawala.co,-  PT Angkasa Pura I, sebagai peneglola Bandara Internasional Yogyakarta ( YIA ) akan segera memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bandara Internasional Yogyakarta, kepada Pemda Kulon Progo sebesar Rp28,1 miliar, Rabu (8/12) besok.

Demikian, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta Agus Pandu Purnama di Kulon Progo, Selasa ( 7/12), kepada Cakrawala.co.

Langkah tersebut diambil setelah permohonannya untuk memperoleh keringanan PBB ¨C P2 sebesar Rp. 28,1 miliar menjadi Rp. 10 miliar, ditolak Pemda Kulon Progo, dengan alasan tidak ada lagi celah hukum untuk memberi keringanan pajak.

Surat balasan dari Pemda Kulon Progo tersebut menurut Agus Pandu Purnama, sudah PT. Angkasa Pura I tiga hari lalu.

“Karena begitu, maka akan kita bayarkan segera, sesuai tagihan pajaknya Rp. 28, 1miliar. Karena kami taat membayar pajak,” jelas Agus Pandu Purnama.

Agus Pandu Purnama, mengatakan, bahwa sekarang ini kondisinya sedang baik-baik saja. Bahkan kondisi tidak baik-baik saja itu juga sudah disampaikan kepada Pemda Kulon Progo.

“Namun, ya sudah, mau apalagi. Meski sudah kita sampaikan secara lugas, bahwa akibat pandemi pandapatan kami tidak bagus, hanya 1 persen dari target normal. Jika semula target setahun 100 juta penumpang, setahun ini hanya 980.000 penumpang atau kurang dari satu juta,” katanya.

Faktor lain yang memberatkan, adanya kenaikan NJOP, yang semula hanya Rp. 720 ribu per meter, maka tahun kemarin naik menjadi Rp. 5,09 juta, atau naik 620 persen. “Ini kenaikan yang drastis dan membuat kita terengah-engah,” katanya.

“Melalui surat permohonan tersebut kami sebenarnya sudah menjelaskan secara lugas, sangat rasional, sebagaimana juga dilakukan oleh pengelola bandara di berbagai daerah,” katanya.

Namun demikian karena permohonan ditolak Sehingga PT. Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara Internasional Yogyakarta akan secepatnya memenuhi kewajban membayar PBB-P2, per tanggal 8 Desember 2021, besok.

Agus Pandu Purnama menjelaskan, dalam surat permohonan pertama yang disampaikan 7 Oktober 2021 kemudian dijawab dan ditolak oleh Pemkab Kulon Progo terkait keringanan tersebut pada 10 November 2021, pihaknya juga dengan jelas meminta alasan dasar kenaikan NJOP sebesar 620 persen.

Sehingga PT. Angkasa Pura I yang semula dibebani NJOP Rp. 720 ribu per meter persegi, kemudian pada 2021 naik menjadi Rp. 5,09 juta per meter persegi.

“Kami juga mempertanyakan dasar menaikkan tersebut. Dan sampai saat ini belum memperoleh transparansi atau jawaban yang benar-benar memuaskan atas kebijakan kenaikan NJOP hingga 626 persen,” katanya.

Agus Pandu mengakui kenaikan NJOP ini membuat beban berat bagi PT. Angkasa Pura I. Untuk itu, ia berharap dengan pendapatan PT. Angkasa Pura I sebesar 1 persen dari target karena adanya pandemi COVID-19 ini, terdapat pengabulan keringanan permohonan.

“Berdasarkan informasi di bandara-bandara lain pemerintah kabupaten memberikan keringanan, hanya Kulon Progo yang tidak memberikan. Tetapi karena kita taat aturan, maka kewajiban pajak akan kita bayarkan,” katanya.

Seperti diketahui, Pemkab Kulon Progo telah memberikan keringanan PBB P-2 Bandara Internasional Yogyakarta. Dari sebelumnya pajak untuk bandara ini ditetapkan Rp73 miliar, dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan PBB-P2 maka turun menjadi Rp28,1 miliar.

Pemberian keringanan ini tertuang dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2021 huruf g bahwa Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP di atas Rp3 triliun diberikan keringanan pajak sebesar 65 persen.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulon Progo Muhadi mengatakan tim sudah melakukan kajian terhadap permohonan keringanan pembayaran PBB-P2 Bandara Internasional Yogyakarta kedua oleh AP I.

Intinya bahwa tidak ada celah hukum lain terkait dengan mekanisme pengurangan pembayaran PBB-P2, kecuali pengurangan ditetapkan NJOP di atas Rp3 triliun sebesar 65 persen.

“Kami sudah menyerahkan hasil kajian tersebut dengan dilengkapi kajian hukumnya kepada bupati. Keputusan akhir ada di bupati,” katanya. (gon)

Leave A Reply

Your email address will not be published.