Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Kementrian Depag Sulut Cari Solusi Masalah Kuota Haji

MANADO.CAKRAWALA.CO,- Permasalahan kuota haji yang diambil  warga yang bukan dari di Sulawesi Utara, langsung mendapat perhatian dari Kementrian Departemen Agama Sulawesi Utara, dalam hal ini bidang haji.

Kakanwil Kemenag Sulut Abdul Rasyid, telah berkomitmen akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap oknum-oknum yang telah “menjual” kuota haji ke warga yang bukan berasal dari Sulut.

Hal ini terungkap di Talk Show Haji dan Permasalahannya, yang dilaksanakan di salah satu hotel Manado, Senin (26/8/2019) kemarin. Disamping Kakanwil sebagai pembicara, ada lagi dari Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementrian Agama Pusat, Muhajirin Yanis serta Kepala Dinas Catatan Sipil (Capil) Julise Oehlers. Yang dipandu kepala seksi Haji dan Umroh Kementrian Agama Sulut, Wahyudin Ukoli.

Abdul Rasyid mengungkapkan, pada waktu keberangkatan haji di embarkasi Balikpapan, istrinya sempat melakukan investigasi ke jamaah haji dari Makasar.

“Karena istri saya tahu dialek makasar, jadi menanyakan langsung jamaah haji dari Makassar dengan dialek mereka, dan terungkap ternyata benar mereka naik haji di Manado ada oknum yang urus, dengan biaya sangat besar,” ungkap Abdul Rasyid Kakanwil Kemenag Sulut.

Abdul Rasyid menambahkan, dengan adanya kasus ini, maka dia akan membentuk tim validasi data disamping tim investigasi. Setelah nama-nama Calon Jamaah Haji 2020 diterbitkan, maka mereka akan validasi data CJH yang terutama di Manado.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji dalam negeri Muhajirin Yanis, menjelaskan masalah kuota haji bukan hanya terjadi di Manado, tapi juga di hampir semua daerah.

“Masalah terkait haji tidak akan habisnya, maka kita telah buat regulasi baru di Undang-undang nomor 8 tahun 2019, ” Tegas Muhajirin Yanis Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementrian Agama RI

Yanis menjelaskan,  misalnya dalam undang-undang tersebut, minimal 6 bulan setelah diterbitkan KTP baru bisa diterima pendaftaran haji. Dengan regulasi seperti itu, maka meminalisir warga  dari luar daerah, untuk mengambil kuota haji di Sulut.

Pasalnya, menurut Kadis Capil Manado, Julise Oehlers pihak Capil tidak bisa melarang warga negara Indonesia untuk mengurus KTP nya di daerah mana pun.

“Yang penting jika warga tersebut telah membawa persyaratan lengkap salah satunya surat pindah domisili, maka dari capil berhak untuk memproses pembuatan KTP atau sekarang ini E KTP,” jelas Julise Oehlers Kadis Capil Manado.

Tapi lanjut Julise, masalah ini dia berjanji akan dibahas di pertemuan kadis capil se Indonesia, untuk menemukan titik penyelesaiannya. Agar tidak terjadi lagi orang luar daerah mengambil kuota haji di Manado. (***) dianra

 

 

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: