Cakrawala News
Portal Berita Online

Kembali…!!! Masyarakat Ponorogo Minta Tunda Hutang 200 M ke PT SMI

0 31

PONOROGO,CAKRAWALA.CO – Puluhan Masyarakat Ponorogo pada, Selasa 13 Oktober 2020 menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Ponorogo dan Kantor Penerintah Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan aspirasi menunda pinjaman 200 Milyar kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Masyarakat ini datang dengan membawa alat peraga seperti poster dan seperangkat sound sistem untuk menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Ponorogo dan Gedung Pemkab Ponorogo.

Pada aksinya ini, masyarakat menyampaikan penolakan terkait pinjaman 200 Milyar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang sampai saat ini meresahkan masyarakat Ponorogo.

ads bukopin

Didik Haryanto, Koordinator Aksi mengatakan kepada cakrawala.co,”prinsipnya kami ingin dprd dan pemkab menunda hutang yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo, karena jelas sesuai aturan-aturan yang ada, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun peraturan kementrian keuangan jelas dan tegas, bahwasannya pinjaman harus melalui persetujuan DPRD,”ungkapnya.

Didik juga menerangkan,”Ini undang-undang, kita berbicara undang-undang, adapun kebijakan menteri dan lain sebagainya harus berpijak pada undang-undang, ini prinsip. Karena ini negara hukum. Kalau undang-undang dikalahkan dikalahkan dengan kebijakan dengan peraturan yang lain apa jadinya? Sehingga tuntukan kami diantaranya tunda hitang 200 Milyar sampai pelaksanaan Pilkada selesai,”terang Didik.

Ungkapan nada protes tertulis jelas.

“Meskipun kami tadi ke DPRD dan tidak ditemui karena katanya SEKWAN semua anggota DPRD Ponorogo KUNKER ke Cirebon, kami ingin meminta komitmen DPRD Ponorogo untuk melakukan upaya politik guna menunda sementara waktu realisasi (lelang/tender) yang berasal dari pinjaman PT SMI, sampai dengan tahapan Pilkada selesai dan meminta komitment Plt Bupati Ponorogo untuk tidak mengambil dan atau melakukan kebijakan dan atau tindakan apapun terkait realisasi yang beraumber dari PT SMI,”tambah Didik.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Pemkab Ponorogo dan di temui langsung oleh Plt Bupati Ponorogo dan Sekda beserta jajaran.

Soejarno, Plt Bupati Ponorogo saat ditemui usai selesai menemui perwakilan masyarakat mengatakan,”intinya adalah, saya sebagai Plt mulai dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember, dan saat saya menjadi Plt Bupati pada prinsipnya saya akan melaksanakan tugas dan kebijakan secara normatif dan sesuai regulasinya. Semua yang saya kerjakan tidak menjadi sebuah permasalahan di masyarakat nantinya,”katanya.

Masih menurut Soejarno,”tentunya dengan rencana hutang 200 Milyar ini karena memang ranahnya pemerintah daerah dan itu sudah dimulai dari agustus yang lalu dan sudah ada MOU Bupati Definitif dengan PT SMI pada tanggal 22 September lalu dan itu memang sebagai dasar. Tapi saya sebagai Plt tidak boleh dan tidak bisa dan tidak akan melakukan suatu hal yang menyimpang dari kaidah hukum yang akan menjadikan permasalahan di masyarakat, itu prinsipnya,”ungkapnya.

Soejarno juga menambahkan,”kalau memang sekiranya membuat permasalahan di masyarakat saya tidak tanda tangan, karena saya juga terbatas. Dan pijaman itu juga singkat.,”tambahnya.

“Jadi saya tetap normatif yang akan saya lakukan semasa menjadi Plt Bupati,”jelas Soejarno. (Sus)

Leave A Reply

Your email address will not be published.