Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Kebijakan Pembangunan Di Banjar, Diduga Didalangi Aktor Intelektual

0 6

BANJAR JABAR CAKRAWALA.CO ,-  Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) mencium dugaan adanya aktor intelektual yang bermain di belakang layar pemerintah. Aktor itu diduga mengendalikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Kota Banjar. Hal ini diungkapkan Sekjen FRDB Ir. Yani S Permana usai hearing dengan eksekutif dan legisatif di Gedung DPRD Kota Banjar, Jum’at (28/6/2019) siang.

Menurutnya, FRDB mencium dalam kebijakan-kebijakan itu mengarah pada praktek korupsi. Dalam hearing ini, FRDB mengajak dengar pendapat dengan komisi lll DPRD dan Dinas PUPRPKP Kota Banjar untuk membahas adanya beberapa temuan perencanaan yang tidak beres dalam pembangunan tiga proyek pemerintah. Tiga proyek tersebut yakni pembangunan Situ Leutik, Banjar Convention Hall (BCH), dan Jembatan Dobo. Ketiga proyek yang menghabiskan dana puluhan miliar tersebut dianggap tidak konsisten dari perencanaan awal hingga finishing-nya.

“Ada tiga pembangunan proyek yang kita pertanyakan dalam hearing tadi yakni Situ Leutik, Banjar Convention Hall (BCH), serta pembangunan jembatan Dobo. Kami menemukan perbedaan dari perencanaan awal hingga perjalanan pembangunannya. Kami butuh kejelasan untuk tiga pembahasan ini yakni dari sisi anggaran pembangunan yang menelan uang rakyat cukup besar, namun dalam urgensi pemanfaatannya banyak hal yang tidak sinkron,” ujar Yani.

Yani menambahkan, salah satu buktinya yakni pembangunan Situ Leutik. Menurutnya dari perencanaan awal, kawasan itu dibangun untuk pengairan ke sawah di wilayah Desa Cibeureum dan Jajawar. Namun kini pemanfaatannya dibangun untuk objek wisata.

“Setelah dibangun, objek wisata ini juga tidak menarik minat wisata masyarakat Banjar. Padahal Situ Leutik yang dibangun sejak tahun 2007 itu sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 24 miliar,” katanya.

Hal yang sama terkait pembangunan gedung BCH dan Jembatan Dobo. Menurut Yani dilihat dari urgensinya, bangunan yang dulunya dinamakan gedung pertemuan ini belum memberikan efek positif bagi masyakarat. Bahkan setahun terakhir usai dibangun belum bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami mencatat bahwa BCH sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 22 miliar. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan jembatan Dobo. Itu dari perencanaannya tidak jelas dan tiba-tiba dibangun di wilayah Dobo, padahal dari pihak BBWS sendiri belum memberikan rekomendasinya secara tertulis untuk izin lokasi. Jembatan itu dibangun dengan anggaran sekitar Rp 18 milliar,” tuturnya.

Hal senada dikatakan Presidium FRDB Soedrajat Argadireja. Menurutnya, perencanaan tiga proyek pembangunan itu berubah-ubah, baik dari tekhnis perencanaan maupun dari besaran anggaran seperti contoh pembangunan BCH. Dalam pembangunan BCH ini, anggaran awal yang diajukan ke DPRD sebesar Rp 10 Miliar. Namun tiba-tiba di APBD menjadi Rp15 miliar.

“DPRD saat itu tidak diajak berunding, dan yang mengejutkan, total pembangunan BCH itu jadi menghabiskan anggaran sekitar Rp 22 miliar. Anehnya, itu masuk skala prioritas, padahal masih banyak lokasi publik lain untuk disewakan. Kebijakan prioritas ini tidak sesuai perencanaan,” kata Soedrajat.

Bahkan kata Soedrajat, dinas terkait yang melaksanakan tekhnis perencanaan pembangunan tidak berkutik dengan adanya “aktor” di belakang layar itu. Seolah kata dia, pengguna anggaran didikte dalam merealisasikan pembangunannya.
Ia mengaku miris dengan kondisi pemerintahan di Kota Banjar yang disinyalir sudah ditumpangi kepentingan pribadi. Kepentingan itu katanya, bahkan bisa meramu kebijakan penguasa anggaran.

“Kami peduli dengan keberlangsungan Kota Banjar. Kepentingan masyarakat harus menjadi skala prioritas. Kami tidak menginginkan pembangunan-pembangunan di Kota Banjar ini hanya untuk mengakomodir kepentingan satu kelompok, apalagi hanya untuk dikuasai oleh satu keluarga,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Kota Banjar, Edi Jatmiko menyambut baik ajakan hearing dari pihak FRDB Kota Banjar dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia menjelaskan, soal kebijakan pembangunan ada di penguasa anggaran yakni kepala daerah. Pihaknya hanya pengguna anggaran yang yang melaksanakan tekhnis perencanaan hingga ke pembangunan dan pemeliharaan. Ia menanggapi soal pembahasan tiga proyek puluhan miliar tersebut.

Ia pun mengaku bahwa kawasan Situ Leutik memang awalnya dibangun untuk pengairan sawah di dua desa. Namun dengan berjalannya waktu, ada potensi yang muncul untuk pengembangan wisata, dan itu menurut Edi sah-sah saja.

“Luasnya kurang lebih 100 hektare. Kemudian berkembang karena banyak usulan jika airnya digunakan untuk wisata dan ikan jaring. Perencanaan untuk wisata pun sudah ada,” kata Edi.

Soal jembatan, Ia mengklaim sudah mengusulkan proposal yang ditembuskan ke pihak BBWS Citanduy. Dari BBWS Citanduy pun sudah merekomendasikan untuk dibangun di wilayah Dobo namun rekomnya berbentuk lisan.

“Itu total anggarannya Rp 17 miliar lebih karena pada tahun 2017 pihak ketiga tidak tepat waktu dan jembatan hanya selesai 80 persen pengerjannya, kami juga membayar pihak ketiga sebesar 75 persen dari nilai anggaran, jadi sisanya itu merupakan anggaran susulan, besarnya sekitar Rp4 miliar lebih,” katanya.

Terakhir soal soal BCH, Edi yang didampingi sekdis PUPRPKP dan seluruh kepala bidang menjelaskan, bahwa pembangunan BCH memang ada pembengkakan anggaran. Sebab katanya, ada permintaan dari wali kota sendiri untuk penyempurnaannya.

“BCH saat rapat komisi lll diusulkan Rp10 miliar dari APBD Kota Banjar. Kemudian ada tambahan lagi dari provinsi Rp 5 miliar. Namun berkembang anggarannya karena melihat kondisi. Seperti buat pagar dan jalan Rp 3,5 miliar, buat pagar belakang dan Mushola Rp 1,5 miliar. Ada keinginan dari kepala daerah, misalnya dipasang AC central supaya dingin ruangannya, penambahan lagi Rp 2,5 miliar. Nanti untuk BCH asetnya dikelola BPPKAD,” terang Edi.

Salah satu perwakilan dari BBWS Citanduy yang ikut hadir dalam dengar pendapat itu mengomentari soal izin jembatan Dobo. Menurutnya, pihak BBWS hanya mengusulkan rekomendasi, sedangkan untuk izinnya ada di Dirjen SDA.

“Untuk perizinan kami hanya mendapat rekomendasi tekhnik, dan keputusan akhir ada di Dirjen SDA,” kata perwakilan dari pihak BBWS tersebut yang namanya enggan ditulis.

Anggota Komisi lll DPRD Kota Banjar, Mujamil, yang hadir pada saat hearing berharap dengan sumbangsih pikiran dari FRDB bisa menjadikan Kota Banjar lebih baik. Terutama dalam pengambilan kebijakan pembangunan inftrastruktur, tidak hanya jalan namun juga untuk fasilitas publik lainnya.

“Soal kebijakan pertama, saya melihat permasalahan di Banjar ini ada beberapa hal dari sisi kebijakan yang kadang dari awal tidak sinkron dengan perjalanannya, itu saya akui. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk Banjar lebih baik lagi,” katanya.***Hermanto

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: