Cakrawala News
Portal Berita Online

Kebijakan Luar Negeri RI dalam Kudeta Militer Myanmar

1 2.197

Oleh: Cita Pramudita Nabila SyifaM

Mahasiswi Prodi Hubungan Internasional FPSB 2020, Universitas Islam Indonesia

 

Salah satu negara tetangga Indonesia yakni Myanmar, beberapa waktu lalu telah mencuri perhatian publik khususnya di dunia Internasional dengan krisis kudeta yang tengah berkecamuk dan membawa Myanmar kembali dalam cengkraman militer. Permasalahan isu kudeta militer di Myanmar yang masih berlangsung hingga kini bukan kali pertamanya terjadi, melainkan kudeta yang berulang semenjak kudeta pertamanya pada tahun 1962 yang lalu saat Myanmar masih dikenal dengan nama Burma.

Pada tahun tersebut, angkatan militer Myanmar dibawah pasukan Jenderal Ne Win telah menerapkan rezim otoriter untuk menyingkirkan pemerintahan sipil dan berhasil mengambil alih pemerintahan pada saat itu.

Kudeta berikutnya kembali terjadi pada tahun 1988 dengan turunnya Jenderal Ne Win karena digantikan dengan junta militer baru dan Myanmar dikuasai oleh militer selama 22 tahun.

Semenjak tahun 2011, Myanmar mulai kembali melakukan reformasi bertahap dengan  mulai adanya transisi demokrasi dan mengadakan pemilu pada tahun 2015, namun militer masih mempunyai kekuasan yang besar dalam parlemen.

Pada 1 Februari yang lalu, Myanmar kembali menjadi sorotan publik terutama di lingkup internasional, dimana junta militer mengambil alih kembali Myanmar bahkan menyuarakan keadaan darurat dan kekuasaan diserahkan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Sesaat setelah menahan beberapa pimpinan partai dan juga Aung San Suu Kyi selaku penasihat negara.

Hal tersebut dilatarbelakangi dengan munculnya ketegangan antara pihak pemerintah dengan militer lantaran tuduhan kecurangan yang dilakukan pemerintah dalam pemilihan parlemen pada tahun 2020 yang lalu (Alexander, 2021)

Adanya suhu politik negara Myanmar yang sedang memanas, membawa Indonesia yang diwakili oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI bersama negara-negara dalam ASEAN melakukan jalur diplomasi guna mencari penyelesaian dari segala krisis yang telah menimbulkan banyak korban jiwa di Myanmar.

Indonesia adalah salah satu Negara yang berinisiatif untuk melakukan usaha perdamaian di Myanmar dengan melakukan Shuttle Diplomacy (Diplomasi ulang alik). Dalam forum tersebut, Indonesia juga negara Asia lain berupaya menyamakan persepsi dan menemukan solusi dengan melakukan pendekatan dialog.

Upaya tersebut telah dilakukan Menlu Retno pada diplomasi pertama dengan keberangkatannya ke Brunei pada 17 Februari lalu yang dilanjutkan menuju Singapura, dan Thailand.

Dalam diplomasi kedua, Cina dan Jepang menjadi tujuan selanjutnya. Indonesia dan negara lain yang tergabung dalam ASEAN sangat mengupayakan keselamatan juga kedamaian Myanmar secara dialogis dan inklusif serta menindaklanjuti amanat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan perlu diadakannya pertemuan para menlu ASEAN terkait isu kudeta Myanmar ini.

Meskipun dalam proses diplomasi tersebut banyak terjadi tindakan kejahatan dan korban yang terus berjatuhan, hal ini tidak membuat Indonesia dan negara lain terhenti begitu saja, tetapi justru terus melakukan berbagai pendekatan.

Upaya Indonesia dalam menginisiasi ASEAN untuk mengatasi problematika ini juga mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB dengan dihasilkannya Press Statement dan Presidensial Statement setelah tindak kekerasan pihak militer yang dilakukan kepada masyarakat sipil (Utomo, 2021).

Penyelesaian konflik melalui proses multilateral bersama ASEAN sebagai salah satu cornerstone yang merupakan pilihan tepat sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Adanya perubahan dan permasalahan dalam dunia internasional tentunya akan mempengaruhi kebijakan internal maupun eksternal dari suatu Negara.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di Myanmar, dengan tindakan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai bukti konkret bahwa Indonesia juga memberikan dukungan dan bimbingan pada Myanmar demi mewujudkan perdamaian.

Kebijakan diplomasi diambil sebagai bentuk implementasi dari politik Indonesia bebas-aktif dan sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yakni untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia demi tercapainya kepentingan nasional.

Politik luar negeri beberapa Negara tentu dilatarbelakangi oleh pemahaman jati diri yang sebenarnya oleh negara yang bersangkutan. Begitu pula dengan Indonesia yang menyadari dirinya sebagai pemecah masalah yang berdampak pada perilaku Indonesia dalam lingkup internasional (Rosyidin 2021).

Dengan demikian, bentuk kebijakan Indonesia dalam melakukan Shuttle Diplomacy ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan Negara dan menuntun ke arah yang benar. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Negara barat yang menggunakan pendekatan koersif seperti adanya sanksi maupun kecaman pihak militer.

Tentunya jika dilihat, sikap Negara barat lebih pro terhadap hasil pemilu di Myanmar juga kepada para pro demokrasi. Tetapi di lain sisi, Indonesia lebih memilih untuk bersikap netral dengan tidak memojokkan salah satu pihak.

Lebih dari itu, kepentingan nasional Indonesia adalah fokus terhadap perdamaian kawasan agar tidak merusak stabilitas keamanan dan adanya kekhawatiran jika masalah kudeta tidak kunjung diselesaikan maka akan muncul dampak yang lebih buruk dan jangkauan negara yang lebih luas.

Untuk dapat mengendalikan dan mewujudkan adanya perdamaian di Myanmar, hanya akan berjalan jika adanya kemauan pihak Myanmar untuk berdialog, dan bernegosiasi demi mencapai solusi damai. Maka dari itu dilakukannya upaya diplomatik Indonesia dan juga ASEAN. Sebagai warga negara, kita juga bisa memberi dukungan dengan saling support juga berharap agar kudeta Myanmar ini segera menemukan titik terang.***

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 Comment
  1. Dewan Redaksi says

    Teruslah menulis

Leave A Reply

Your email address will not be published.