Cakrawala News
Portal Berita Online

Kawal Penuntasan Banjir Kali Lamong, DPRD Gresik Gunakan Hak Interpelasi

0 23

GRESIK, CAKRAWALA.CO – Persoalan banjir tahunan akibat luapan Kali Lamong tak kunjung tuntas, DPRD Gresik akhirnya sepakat menggunakan hak interpelasi. Kesepakatan ini diambil berdasarkan hasil rapat paripurna yang digelar pada Senin (10/02/2020).

Rapat paripurna yang berlangsung 2 jam tersebut banyak perdebatan mengenai Kali Lamong. Diantaranya  menanyakan perkembangan kinerja tim koordinasi Kali Lamong yang telah dibentuk Pemkab Gresik yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik.

Dalam interpelasi ini, dewan akan segera memanggil Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk dimintai penjelasan terkait penanganan banjir Kali Lamong. Dari 42 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, 25 diantaranya sepakat menggunakan hak interpelasi.

ads bukopin

Sementara 17 anggota dewan lainnya menyetujui dibentuknya pansus Kali Lamong. Terdapat 4 Fraksi yakni PKB, Golkar, PDIP dan Demokrat yang menyetujui interpelasi, sedangkan tiga Fraksi yakni Gerindra, Nasdem, Fraksi Amanat Pembangunan menyetujui dibentuknya pansus Kali Lamong.

Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, dari hasil rapat paripurna akhirnya disetujui menggunakan hak interpelasi dulu. Dengan alasan mekanismenya lebih cepat, dibandingkan pembentukan pansus Kali Lamong.

“Dengan interpelasi ini nantinya kita akan memanggil Bupati untuk memberikan keterangan terkait progres dan mekanisme penanganan Kali Lamong,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yani ini, Senin (10/02/2020).

Hak Interpelasi kata Yani adalah sebagai wahana klarifikasi untuk meminta penjelasan terhadap Bupati dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai problem pembangunan yang dinilai tidak berjalan.

“Nah kita dalam kaitan banjir Kali Lamong ini akan menanyakan apa yang telah diperbuat untuk penanggulangan secara permanen oleh Bupati terhadap Kali Lamong melalui hak interplasi,” terangnya.

Dia menegaskan, tahun ini dewan akan melakukan keseriusan dalam penanganan banjir tahunan di wilayah Selatan Gresik tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mendengar jawaban kongkrit dari Bupati Gresik.

“Seandainya Bupati tidak bisa memberikan keterangan yang kongkrit dalam interpelasi, maka secara otomatis akan dibentuk pansus,” pungkasnya.

Sementara, anggota Fraksi Golkar Asroin Widyana yang mendukung hak interpelasi mengaku akan menyempurnakan tim yang telah dibentuk oleh Pemkab. Harapannya, pihak legislatif dilibatkan dalam tim yang baru dibentuk pihak eksekutif itu. (Zen/ADV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.