Cakrawala News
Portal Berita Online

Kasus Wali Kota Tanjungpinang Masuk Tahap Penyidikan Gakkumdu

0 797

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Kasus dugaan pelanggaran Pemilukada yang melibatkan Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma kini memasuki tahap proses penyidikan pihak Gakkumdu Bawaslu Kota Tanjungpinang.

 

Ketua Badan Pengawas Pemilu Tanjungpinang, Muhammad Zaini mengatakan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang Rahma, pada saat pembagian masker KBRI Singapura dan poster Calon Gubernur nomor urut 3 Ansar-Marlin beberapa waktu lalu secara resmi ditingkatkan ke tahap dua.

 

“Dalam hal suatu laporan/ temuan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap penyidikan,” kata ketua Bawaslu Muhammad Zaini.

 

ads bukopin

Menurut Zaini adapun pasal yang disangkakan, yaitu pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon,” ujar Zaini.

 

Sebelumnya, kata Zaini ada pembahasan pertama. Yakni, Sentra Gakkumdu telah melakukan penyelidikan ke sejumlah pihak, selanjutnya setelah pembahasan Kedua ini, Sentra Gakkumdu akan melakukan penyidikan selama 14 hari kedepan.

 

“Sentra Gakkumdu terus bekerja sesuai peraturan perundangan, maka perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan kembali,” tandas Zaini.

 

Lanjut Zaini, hadir dalam pembahasan kedua ketua dan anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang, Kasat Reskrim Polres Kota Tanjungpinang, Kasi Pidum Kejari Kota Tanjungpinang, dan seluruh anggota Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang.

 

Secara terpisah, Waka Bidang Hukum dan HAM NasDem kota Tanjungpinang Suherman SH mengatakan kasus tersebut lebih cenderung bernuansa unsur politis yang kental dibandingkan pelanggaran hukum.

 

Wisudawa terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMRAH Tahun 2020 ini menyebutkan bahwa apa yang telah dilakukan Rahma sudah benar. Sehingga adapun tindakannya dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu merupakan suatu hal yang sering terjadi di tahun Pilkada nyaris di semua daerah di Indonesia berupa mengadu-adu dengan hukum.

 

“Persoalan ini sebenarnya murni lebih kental bernuansa politis daripada hukum. Mungkin ada sebagian pihak-pihak tertentu menjadikan momen ini sebagai suatu cara untuk menjatuhkan pamor salah satu pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur,” ujar Suherman, Senin (9/11/2020).

Waka Bidang Hukum Dan HAM NasDem Tanjungpinang, Suherman SH.

 

 

Lanjut Suherman, sangat tidak elok kalau segala sesuatu langsung diancam pidana. Karena yang seharusnya dipidana itu adalah orang yang jahat bukan orang yang salah.

 

“Jadi kalau kita ini semua dicari salahnya tentu ketemu, alhasil kita semua bisa dipidana. Tapi kan negara kita tidak bermindset berhukum seperti itu, jika ada yang salah silahkan peringati, ayomi dan rangkul dulu, mana yang bisa diubah ya di ubah,” tuturnya.

 

Oleh sebab itu, Suherman mengimbau pihak Bawaslu Tanjungpinang agar persoalan yang menimpa Hj Rahma dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana sesuai norma norma dengan tataran hidup bermasyarakat.

 

“Jangan hanya memandang hukum sebagai suatu hal rigid atau hal yang kaku saja. Mari kita bersama sama jaga Pilkada ini agar tetap sejuk aman dan damai, sehingga kita dapat memilih pemimpin tanpa ada tekanan dari pihak manapun dalam berekspresi pilihan politik masing masing,” harapnya. (Fik)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.