Cakrawala News
Portal Berita Online

Kasus Korupsi pada PT Jiwasraya: Sebuah Analisis Teori dan Prinsip Etika bisnis

0

Kasus Korupsi pada PT Jiwasraya: Sebuah Analisis Teori dan Prinsip Etika bisnis

Penulis: Angellica Brigita, Diofa Rizky Cahya Prasetyo, dan Hanna Aisyah Reza (Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)

Pada kasus korupsi Asuransi Jiwasraya terdapat beberapa nama yang melakukan pencucian uang terkait Asuransi Jiwasraya, salah satunya yaitu Pieter Rasiman yang merupakan pihak pengatur pengendalian lawan transaksi (counterparty) yang ada didalam pengelola instrumen saham dan reksadana dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Pieter Rasiman menggunakan cara dengan mendirikan perusahaan nominee dan membuat nominee secara perseorangan.

Pieter Rasiman turut membuat delapan perusahaan dan diduga terafiliasi dengan sejumlah terdakwa dalam kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero), Hal ini dilakukan sebagai lawan dari adanya transaksi (counterparty) sehingga dapat menerima transaksi dari uang dalam transaksi tersebut yang dikelola PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Skema transaksi tersebut melalui metode investasi dengan jumlah 13 manajer untuk keperluan produk dari reksadana dan pengakuan keputusan setuju berdasarkan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Titro dan Moudy Mangkey karena pada sebelumnya Joko Hartono Tirto telah melakukan pertemuan bersama Hary Prasetyo dan Syahmirwan, persetujuan yang diberikan oleh Hendrisman Rahim tentang pengaturan investasi reksadana PT Jiwasraya (Persero). Pieter Rasiman mendapatkan hukuman 20 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp1 miliar dalam kurungan 60 hari yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

Analisis dan Pembahasan

Menurut Robert Klitgaard (2001) korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Dengan kata lain, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan tidak terpuji dengan memutar balikan fakta dan merebut hak orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 korupsi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Etika bisnis adalah bagaimana perilaku perusahaan atau pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis secara bermoral dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kasus korupsi PT Jiwasraya dapat dianalisis dengan teori etika yaitu teori deontologi, teleologi, dan virtue ethics.

Dalam teori deontologi ditekankan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan atau keputusan karena kewajiban. Kewajiban tersebut adalah melakukan tindakan yang baik dan tidak melakukan tindakan yang buruk. Tindakan yang dilakukan dalam kasus korupsi dan pencucian uang pada PT Jiwasraya tidak sesuai dengan tata cara yang seharusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang terjadi dalam kasus korupsi di PT Jiwasraya seharusnya tidak dilakukan.

Dalam teori teleologi, tindakan yang baik adalah tindakan yang mempunyai hasil akhir atau dampak yang positif. Negara dirugikan sejumlah Rp16,8 triliun dari kasus korupsi PT Jiwasraya. Tindakan dalam kasus korupsi PT Jiwasraya berdampak buruk dan tidak sesuai dengan teori teleologi. Kasus korupsi di PT Jiwasraya juga bisa dikaitkan dengan teori utilitarianisme dan teori egoisme. Dalam teori utilitarianisme, suatu tindakan yang baik adalah tindakan yang dampaknya menguntungkan banyak orang.

Apabila dilihat dari kasus korupsi PT Jiwasraya, pihak yang dirugikan lebih banyak daripada pihak yang diuntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak sesuai dan bertolak belakang dengan konsep teori utilitarianisme. Dalam teori egoisme, seseorang mementingkan dirinya sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Dalam kasus korupsi Jiwasraya, para pelaku hanya mementingkan dirinya sendiri untuk meraup keuntungan yang besar tetapi merugikan pihak lain.

Dalam teori virtue ethics, ditekankan bagaimana karakter moral dan moralitas seseorang dapat terbentuk dari sifat-sifat kepribadian mulia. Dilihat dari kasus korupsi Jiwasraya, pelaku korupsi tidak memiliki sifat kepribadian mulia seperti kejujuran, amanah, dan bijaksana. Pelaku korupsi di kasus Jiwasraya tidak jujur dalam mengelola keuangan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selain itu, pelaku tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak bijaksana dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak besar bagi negara dan pihak lain yang bersangkutan.

Prinsip etika bisnis tidak akan terlepaskan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat di dalam negara tersebut. Misalnya prinsip etika yang dianut di Indonesia pasti memiliki perbedaan antara prinsip etika yang dianut di Amerika Serikat. Namun ada pula prinsip etika bisnis yang bersifat umum. Misalnya menurut Sonny Keraf, beliau berpendapat bahwa etika bisnis memiliki lima prinsip secara umum, yakni prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral.

Prinsip Otonomi yang terdapat pada etika bisnis ini mampu membuat para karyawan untuk melakukan tindakan dengan sadar sepenuhnya mengenai apa yang menurutnya baik yang bisa dilakukan dan apa yang menurutnya buruk yang seharusnya tidak dilakukan. Seorang yang otonom memiliki kebebasan dalam bertindak. Dalam kasus korupsi pencucian uang Jiwasraya, Pieter Rasiman secara sadar telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Melihat kronologi yang ada, Pieter Rasiman telah merencanakan beberapa cara sebagai tujuan keberhasilan untuk dilakukan sebagai lawan dari adanya transaksi (counterparty) sehingga dapat menerima transaksi dari uang dalam transaksi tersebut yang dikelola PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Prinsip kejujuran merupakan suatu nilai penting yang memiliki dasar yang dapat mendukung keberhasilan dari kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut hanya berlaku pada kegiatan bisnis yang didasarkan pada kejujuran yang dapat berhasil. Tindakan yang dilakukan Pieter Rasiman dalam PT Jiwasraya ini memberikan kerugian untuk yang besar perusahaan Jiwasraya. Ada banyak hal untuk mengantisipasi atau meminimalkan korupsi pada PT Jiwasraya seperti melakukan monitor dan review terhadap pemasukan dan keuangan perusahaan secara berkala.

Prinsip keadilan pada bisnis menggunakan prinsip semua pihak yang terlibat dapat dikelompokan sebagai pemangku kepentingan. Berdasarkan kasus ini Pieter Rasiman dinilai tidak adil karena lebih mementingkan dirinya sendiri dan merugikan banyak pemangku kepentingan, yang sebenarnya hak tersebut bukan seharusnya dimiliki dan dirampas oleh Pieter Rasiman. Dengan salah satu contoh Pieter Rasiman sudah merencanakan untuk membuat perusahaan nominee untuk keberhasilan rencananya ini.

Tujuan utama dalam berbisnis adalah mencapai tujuan atas kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan ini menuntut pelaku bisnis untuk tidak merugikan pihak lain yang terlibat dalam proses mencapai tujuannya. Misalnya, seseorang membeli sebuah produk dan/atau jasa kepada orang lain, pastinya konsumen ingin terpenuhi faktor need and want setelah mengeluarkan pengorbanan untuk mendapatkannya dan penjual pun juga ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Bila tujuan dari kedua pihak tercapai, maka prinsip ini akan berhasil diwujudkan. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perusahaan terbukti tidak dapat mewujudkan prinsip ini karena mengalami ekuitas negatif yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terimbas gagal bayar. Keuangan negara pun mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun.

Prinsip integritas moral menjadi prinsip yang perlu dimiliki dan dipertahankan pelaku bisnis, karena prinsip ini menjadi hal penting dalam mempertahankan nama baik pribadi dan perusahaan. Dengan menganut prinsip ini pelaku bisnis tidak akan melakukan hal yang dapat mencoreng nama baik, sehingga pelaku bisnis tetap menjadi yang terbaik dan unggul. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero), perlakuan Piter Rasiman sangat jauh dari prinsip ini, karena tindakannya telah membuat pihak dalam dan luar perusahaan memiliki memandang buruk mengenai GCG dari PT Asuransi Jiwasraya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.