Cakrawala News
Portal Berita Online

Kapolres Kota Lhokseumawe: “,Penggunaan Dana Desa Harus Transparan”,

41

LHOKSEUMAWE-CAKRAWALA.CO- Kapolres Lhokseumawe mengingatkan kepada kepala desa, agar penggunaan dana desa harus tranparan, dan memenuhi unsur perencanaan yang baik sehingga pengelolaan dana tersebut tepat sasaran dan jauh dari penyimpangan.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Kota Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, dalam acara sosialisasi MoU Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Kementerian Dalam negeri dengan Kepolisian Negara Republik indonesia tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa, Selasa (31/10) di Aula Mapolres setempat.

Kapolres juga menghimbau agar pengelolaan keuangan desa sebisa mungkin dibuatkan baliho berdasarkan perencanaan dan distribusi anggaran Desa masing-masing “, Publikasi lewat baliho atau papan pengumuman tersebut sebagai pengawasan yang memuat tentang peruntukan dana desa, berapa nilainya, siapa yang mengerjakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, apakah anggaran itu untuk kesehatan masyarakat, pendidikan, energi terbarukan atau investasi ekonomi, ” Ujar Hendri Budiman dihadapan Para Kepala Desa.

ads bukopin

Menurutnya, dalam sebuah tindak pidana korupsi terdapat dua unsur, pertama melawan hukum dan kedua merugikan keuangan negara. “, Kalau administrasi tidak lengkap, perbuatan melawan hukum terpenuhi dan tidak ada kerugian negara itu masih bisa terkena sanksi administrasi.” Paparnya.

Lanjutnya, untuk itu perlu adanya koordinasi dengan inspektorat. Ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat tapi sudah dikoordinasi dengan inspektorat agar ditindaklanjuti terlebih dahulu, namun apabila dari inspektorat tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, maka kami akan turun dan kami akan tindak tegas.

Kapolri telah memerintahkan jajaran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan dengan bertindak Represif, dan alhamdulillah ada beberapa Babinkabtibmas sudah ikut membantu untuk melakukan pengawasan tersebut.

“, Apabila ada Kapolsek dan Babinkamtibmas yang terlibat dalam Korupsi terkait Pengguna Dana Desa perintah Kapolri pecat ajukan PTDH. Ini penegasan dari Pak Kapolri.” Terangnya

Keterlibatan Polisi dalam unsur pengawasan karna pihaknya memahami bahwa adanya tekanan-tekanan dari masyarakat terhadap geuchik untuk penggunaan anggaran, pihaknya harus memaklumi bahwa tidak semua masyarakat memahami alokasi dana tersebut untuk apa, sebut Kapolres.

“, Untuk transparansi anggaran, apakah rekan-rakan sanggup memasang baliho sesuai dengan rencana kerja masing-masing sampai dengan selesai anggarannya”, Tanyanya.

Pemasangan baliho publikasi dana Desa tersebut diharapkan agar mampu direalisasikan, dan nantinya.

Sosialisasi tersebut dihadiri 140 Orang diantaranya seluruh keucik, Bhabinkamtibmas, Camat dalam wilayah Kota lhokseumawe, dari inspektorat dan Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan Gampong yang ada di wilayah kota Lhokseumawe serta undangan lainya.(clisna)

Comments are closed.