Kader Partai Demokrat Maluku Utara Minta DPP Copot Hendrata Thes

TERNATE,CAKRAWALA.CO-Kader dan Pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara,Minggu (18/8/2019) mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Demokrat memberhentikan, Ketua DPD Maluku Utara, Hendrata Thes karena dianggap gagal membina anggota dan tidak mampu memimpin partai.

Salin meminta pencopotan Hendrata, para kader memboikot aktifitas dan penyegelan kantor DPD Demokrat Maluku Utara yang terletak di Jalan Raya Kelurahan Sangadji , Kecamatan Kota Ternate Utara.

Wakil Ketua DPD Demokrat Maluku Utara, Akbar Basrah mengaku, para kader dan pengurus harian DPD Partai Demokrat sudah menyurati DPP persoalan Hendrata dan kali ini pihaknya memboikot aktifitas DPRD karena Hendrata telah melakukan  pelanggaran , dimana ia  melanggar  Agaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) sepeti tidak melaksanakan rapat  partai, dan  gagal menghadirkan kursi legislatif , tak hadir dalam verifikasi faktual partai, menggelar Rapat Kerja Daerah , Repat Pimpinan Daerah,tidak menjalankan amanat konstitusi partai  yang tertera dalam Pedoman Organisasi  baik Juklak maupun  Juknis sehingga merugikan partai.

“Yang bersangkutan tak pernah hadir dan masih banyak lagi dosa- dosa selama tiga tahun dirinya memimpin.Untuk itu kami  secara tegas meminta kepada ketua DPP  sesegera mungkin  menunjuk Pelaksana Tugas  dari DPP  agar dapat memimpin partai Demokrat di Maluku Utara  guna menyongsong Pilkada  di tahun politik 2020 mendatang  “ kata Akbar.

Akbar menegaskan, pihaknya meminta DPP segera mencopot Hendrata dalam waktu dekat dan tak akan  tawar menawar untuk mempertahankan Bupati Kepulauan Sula itu. Pengurus harian dan Kaders sebelumnya sudah menyurat ke DPP namun karena Demokrat sedang berduka atas wafatnya Alm Ani Yudoyono sehingga aksi mereka baru dilakukan sekarang.

“ Aktifitas DPD tetap akan diboikot sampai ada putusan DPP memberhentikan dirinya,” ancam Akbar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat, Maluku Utara, Hendarata Thes saat di Konfirmasi Cakrawala.co melalui sambungan telepon mempertanyakan para kaders yang melakukan aksi tersebut . Terkait dugaan dirinya tak pernah aktif menjalankan rapat partai, Hendrata mengaku sengaja dilakukan sebab dari ADRT rapat yang dilakukan pihak –pihak tertentu itu tidak memenuhi syarat dilakukan rapat.

“ Kan tidak terpenuhi,  menurut saya itu rapat apa ? sehingga saya tidak paham coba buka di ADRT dan  Jungklak  membahas pilkada kan belum keluar  jadi torang bercerita pilkada itu dari mana ke mana , usulan dari DPC saja belum ada jadi berbicara pilkada terlalu prematur atau terlalu dini,” kata Hendrata.

Ia mengaku, bila para kaders  mau kuasai DPD silahkan namun mereka harus pindah ke partai lain. Sebab, bagun itu merupakan bagunan tersebut merupakan bangunan miliknya  ,kalau mereka tetap bersih kukuh maka ia akan melaporkan ke Polisi dan menahan orang orang tersebut.

“ Kita akan membuat laporan bahwa kantor itu bukan punya mereka  selama ini DPD Demokrat tak memiliki kantor permanen jadi mereka salah baca aturan.  ini negara hukum bukan main baku ancam kalau DPP mau nonaktifkan saya maka itu hak DPP,” tandas Hendrata.***(IVN/ID)  

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: