Cakrawala News
Portal Berita Online

JPKP Tanjungpinang Laporkan Dinas Perkim Kepri ke Ombudsman

0 851

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang melaporkan kasus dugaan maladministrasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Kepri kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Senin (26/4).

Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi didampingi kepala Divisi Hukum dan HAM, Suherman SH mengatakan laporan yang diserahkan ke Ombudsman ini terkait dugaan adanya maladministrasi atas kegiatan sebanyak 187 paket anggaran tahun 2021 pada Dinas Perkim Kepri.

 

“JPKP telah menyurati Ombudsman Kepri untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” kata Adiya.

Adiya Prama menjelaskan laporan tersebut terkait kegiatan yang dikelola salah satu staf dengan dugaan tanpa sertifikasi keahlian.

Apalagi, kata Adiya, tidak dimilikinya sertifikasi keahlian diakui langsung staf tersebut pada media online terbitan Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

“Pengakuan itu yang membuat saya semakin yakin kalau itu salah, ujarnya.

Tidak diragukan lagi, Adiya menilai, sebanyak 187 paket kegiatan dengan anggaran tahun 2021 ini terindikasi nepotisme yang mengarah pada kolusi.

“Kami meminta Ombudsman Kepri agar memeriksa pengelolaan 187 paket PL anggaran tahun 2021 dengan jumlah milyaran rupiah,” pinta Adiya.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan tersebut.

“Ya, sudah diterima,” jawab Lagat Parroha Patar dengan singkat.

Sebelumnya, Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang mencium ‘praktek culas’ soal pembagian kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri yang dinilai berat sebelah.

“Kami menemukan pembagian kegiatan yang berat sebelah antara seorang staf dengan eselon,” tegas Ketua JPKP Kota Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi, Kamis (15/4) lalu. (Fik)

Leave A Reply

Your email address will not be published.