Cakrawala News
Portal Berita Online
idul cakrawala

JPKP Kritik SE Wali Kota Tanjungpinang, Ini Katanya

1 928

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, mengkritik kebijakan Surat Edaran (SE) Wali Kota Rahma yang mengatur jam operasional usaha rumah makan atau sejenisnya.

Divisi Hukum dan HAM JPKP Tanjungpinang, Suherman, SH menilai surat edaran tersebut dibuat tanpa memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikatakannya, pada poin 1 Perwako No 10/2019 tentang petunjuk pelaksanaan jam operasional tempat hiburan dan rumah makan atau sejenisnya pada bulan Ramadhan.

“Dalam aturan tersebut kita buka secara bersama menyatakan pasal 7 Ayat 3 Point B Rumah makan atau sejenisnya tetap dibuka penuh dan dilarang menggunakan kain/tirai penutup. Sedangkan untuk rumah makan dan warung kopi sejenisnya dibuka secara full,” katanya. 

Anehnya, kata Suherman, muncul surat edaran yang menyatakan warung makan dan sejenisnya dibuka mulai 09.00 WIB sampai 22.00 WIB.

“Dan jam operasional itu berlaku secara umum. Saya yakin dan percaya Wali Kota tidak melakukan penelitian dulu terkait memunculkan angka jam buka dan jam tutup tersebut,” sebut Suherman.

Padahal, kata pria alumni kampus Umrah jurusan hukum ini, di kota Tanjungpinang tidak semua warung buka 24 jam. Sebab, kata dia, ada warung- warung tertentu yang jualannya hanya malam hingga subuh hari.

“Seperti warung pecel lele, warung culub dan warung bandrek serta warung lainnya. Kalau mereka disuruh tutup artinya mereka hanya diberikan waktu jualan 4 jam saja. Karena mereka buka jam 18.00 WIB saja,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Suherman menyebut bahwa Wali Kota tidak bisa mengeneralkan jam operasional tersebut. Dikarenakan masyarakat tidak menerimanya.

“Tapi ini Wali Kota pandai pandai sendiri tanpa ada kajian terlebih dahulu untuk merumuskan jam operasional rumah makan dan sejenisnya yang pada hakikatnya bertentangan dengan Perwako 10/2019,” ucap Suherman nyeleneh.

Selain itu juga, Suherman mengingatkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk turun dan meninjau kebijakan yang dapat menyengsarakan para pedagang kaki lima.

“Kita boleh saja khawatir terkait Covid-19 ini. Tapi yang perlu di disiplinkan prokesnya, bukan warungnya yang diserang. Jadi jangan seolah olah bahwa Provinsi Kepri Khususnya tanjungpinang sedang melakukan tindakan atau menerapkan PSBB atau PPKM Micro padahal kita tidak maksud dalam ketegori itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah kota Tanjungpinang menerbitkan Surat Edaran nomor 331.1/479/6.2.03/2021 tentang pengaturan protokol kesehatan pada tempat hiburan, rumah makan atau sejenisnya dan masjid selama bulan suci ramadhan 1442 H/2021 di masa pandemi Covid-19.

Namun, isi surat berisi 12 poin terkait pengaturan batasan waktu tempat usaha rumah makan atau sejenisnya, buka seperti jam biasa dan harus tutup pada pukul 22.00 Wib, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Tanjungpinang Rahma menjelaskan, pada dasarnya surat edaran yang telah diputuskannya itu telah melewati tahapan yang panjang dan disejalankan dengan rapat gugus tugas.

“Selain momen bulan suci ramadhan. Pada dasarnya surat edaran itu berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 di kota tanjungpinang yang semakin meningkat,” ucap Rahma, Sabtu (17/04) lalu. (Fik)

Leave A Reply

Your email address will not be published.