Cakrawala News
Portal Berita Online

Jokowi Tantang KPK Periksa Puan dan Pramono

50

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK memproses hukum dua menterinya yang disebut terdakwa korupsi KTP elektronik, bekas Ketua DPR dari Partai Golkar, Setya Novanto, menerima uang dari proyek KTP elektronik. (Antara, 23/3/2018).

Dua menterinya itu adalah Puan Maharani dan Pramono Anung. Pada saat kejadian proyek E-KTP tahun 2010, Puan adalah ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Pramono Anung adalah Wakil Ketua DPR.

Dalam sidang terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis (23/3/2018), Setya Novanto menyebut Puan dan Pramono masing-masing menerima 500 ribu dolar Amerika Serikat. Yang menyerahkan adalah Made Oka Massagung.

Pernyataan Jokowi ini bisa dibaca sebagai tantangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanyaannya adalah maukah KPK menjawab tantangan Jokowi tersebut.

Memang KPK musti memperkirakan apa yang akan terjadi secara politik maupun hukum. Tetapi sebagai lembaga hukum yang apolitik, mestinya KPK menindaklanjutinya. Secara formal, alasannya adalah sejauh ada minimal dua alat bukti KPK bisa menetapkannya sebagai tersangka. Tapi jika tidak, maka akan sulit meski banyak keterangan baik dari Made Oka Masagung, Andi Narogong maupun Setya Novanto sendiri. Perlu ditambahkan bukti lain yang mendukung keterangan saksi.

Apa yang akan terjadi jika KPK menjawab tantangan Jokowi, adalah pertama, PDI Perjuangan akan goyah. Mereka pasang kuda-kuda. Sekarang saja Sekjen PDIP sudah membantah apa yang dikatakan Setya Novanto, padahal Hasto bukanlah orang yang dituduh, melainkan hanya Sekjen PDIP. Selanjutnya Hasto juga melempar kepada Gamawan Fauzi Mendagri waktu itu ketika proyek E-KTP dibahas. Kata Hasto, Gawawan Fauzi yang bertanggungjawab.

Kedua, Puan sendiri mengaku baru mendengar dirinya disebut kebagian uang 500 ribu dolar AS dari pemberitaan Sidang Setya Novanto. Artinya bisa jadi apa yang dikatakan Setya Novanto adalah bualan saja. Namin jika ditindaklanjuti, akan ada tangan yang tak kelihatan ikut campur ke dalam proses hukum ini.

Ketiga, jika KPK menindakanjuti pemeriksaan terhadap dua menterinya yang sama-sama dari PDIP, maka akan ada gara-gara. Ada pihak yang merasa disudutkan, dan mereka yang merasa difitnah akan membongkar borok atau dosa yang lain, sehingga dunia hukum dan politik makin kisruh.

Setya Novanto yang awalnya mengelak tidak tahu menahu soal penerimaan duat E-KTP, sekarang malah memohon menjadi justice collaborator, dan bersedia mengembalikan duit yang ia terima sekitar Rp5 milyar ke KPK.

Jadi akan banyak orang kebakaran jenggot dan ini merupakan risiko besar bagi seorang Setya Novanto. Apa boleh buat, Setya Novanto sudah terlanjur basah dan ia tidak mau sendirin dipenjara. Maka dengan menyebut siapa-siapa yang menerima duit E-KTP, diharapkan akan meringankan hukumannya.

Tetapi soal menindaklanjuti tantangan Jokowi, saya kira KPK kalaupun mau, pastinya akan jalan di tempat. Soalnya masih banyak kasus menumpuk padahal tersangkanya sudah ditetapkan. (fur/ucnews)

Comments are closed.