Cakrawala News
Portal Berita Online

Jokowi Cabut 2.078 IUP Pertambangan, PT Amazing Tabara Diujung Tanduk

0

TERNATE,CAKRAWALA.CO- Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia.

Tindakan tegas presiden dilakukan untuk memperbaiki tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) serta mengoreksi ketimpangan usaha pertambangan.

Dikutip dari Sekertariat Kepresidenan,Kamis 6 Januari 2021 pencabutan ribuan IUP perusahan minerba itu karena dilandasi beberapa alasan antaranya, izin yang diberikan oleh pemerintah tidak dilaksanakan sesuai aturan oleh pihak perusahaan.

Misalnya, izin pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) tidak dijalankan dengan baik, tidak produktif, dan malah dialihkan ke pihak lain.

” Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang telah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan, dan menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,”kata Jokowi dalam jumpa pers di istana Bogor.

Selain itu,kata jokowi, pemerintah juga telah mencabut 192 izin perusahaan di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare.

” Izin-izin tersebut dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan,”tutur jokowi.

Di Provinsi Maluku Utara, ada beberapa perusahaan tambang tidak pernah menyampaikan progres rencana kerja mereka, salah satunya ialah perusahaan tambang emas milik PT Amazing Tabara di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Perusahaan yang mengantongi izin produksi nomor SK/502/7/DPSTP/XI/2018  masa berlaku SK/II/7/2038 dinilai tidak dijalankan secara baik sejak izinnya diterbitkan pemerintah setempat.

PT Amazing Tabara hingga kini terindikasi tak lagi produktif melakukan eksplorasi antara tahun 2013 hingga 2018. IUP produksi semestinya tidak dapat dikeluarkan dan bertentangan dengan ketentuan persyaratan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010.

Terlebih lagi kehadiran perusahaan itu ditolak warga tiga desa di Pulau Obi, diantaranya Desa Sambiki, Anggai dan Air Mangga. Perusahan dianggap melakukan parktik penyerobotan ribuan hektare lahan perkebunan dan pemukiman warga.

Hal tersebut membuat Komisi III DPRD Malut hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan investigasi dan menemukan benar adanya penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

DPRD telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan IUP perusahaan itu ke Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian ESDM untuk di eksekusi.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mendata pelanggaran perusahaan, dan kemudian di verifikasi untuk kemudian ditidak lanjuti ke Balai Pengamanan dan Penegak Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku dan Papua untuk diproses.

Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Zulkifli Hi Umar kepada Cakrawala. co usai penyerahan salinan dokumen rekomendasi pencabutan IUP kepada perwakilan warga Obi Kamis malam tadi di Sekertariat DPRD menyatakan, pihaknya terus memantau perjalanan rekomendasi hingga ke Kementerian ESDM.

” Komisi III akan memantau dan mengawal hingga rekomendasi ini ditindak-lanjuti pemerintah provinsi. Memang tugas kami sudah sampai disini  tahap administrasi. Selanjutnya kita mengawal langkah pemerintah provinsi, ” tuturnya.

Dikeluarkan rekomendasi pencabutan IUP PT Amazing Tabara oleh Komisi III didasari empat aspek diantaranya,  aspek dokumen perizinan perusahaan, tinjauan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Terkait pencabutan ribuan IUP oleh Presiden, lanjut Zulkifli, Komisi III, akan memantau aktifitas perusahaan di Malut. Selain Amazing Tabara salah satu perusahaan lainnya jadi fokus perhatian DPRD ialah perusahaan tambang pasir besi di Desa Woi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.

Perusahaan itu diduga melakukan pencaplokan lahan warga sama halnya yang dilakukan PT Amazing Tabara. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.