Cakrawala News
Portal Berita Online

JK Tak Setuju Ada Densus Antikorupsi

111

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Wakil Presiden Jusuf Kalal tidak setuju adanaya detasemen khusus anti korupsi (Densus Antikorupsi) yang berada di bawah Kepolisian negara republik Indonesia, sama seperti densus Antiteror/88.

Menusut Wapres, jika ada Densus Antikorupsi nanti para pejabat tidak bisa kerja karena sibuk membuat laporan, agar tidak ditangkap Densus. Kerja Pmeda akan terhambat karena takut membuat kebijakan. Kata Wapres, lembaga yang sudah ada selama ini sudah cukup untuk menangani kasus korusi.

“Pemerintah itu, birokrasi itu sudah diawasi 6 institusi, ada inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kepolisian juga mengawasi, Kejaksaan juga memeriksa, KPK juga. Jadi jangan berlebihan juga. Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja,” katanya di Jakarta, Rabu (18/10).

Namun, JKmenegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas. Namun, tidak juga dengan memperbanyak insitusi pengawasan. Sebab, terlalu banyak institusi akan membuat ruang gerak berkurang yang bisa mengakibatkan pembangunan tidak berjalan.

Sebelumnya, JK telah mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi sebaiknya fokus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana telah berjalan selama ini.

“Itu (pemberantasan korupsi) difokuskan dululah si KPK itu, dan KPK dibantu, dan sambil bekerja secara baik. Polisi juga, banyak juga masalah korupsi itu ditangani polisi,” ungkapnya.

Ide dibentuknya densus Antikorupsi dikemukaka oleh kapolri Jenderal Tito Karnavian. pekan ini juga lembaga baru ini telah dibicarakan secara tertutup dengan komisi hukum DPR RI, bersaam Jaksa Agung Prasetyo. (fur)

 

Comments are closed.