Oleh Syaefurrahman Al-Banjary

Selama tahun 2017 Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkkap 46.537 kasus narkoba di seluruh Indonesia, dan menangkap sebanyak 58.365 orang. Sementara 79 orang telah ditembak mati. Barang bukti yang berhasil disita juga luar biasa banyaknya. Sabu sebanyak 4,71 ton, ganja 151,22 ton, ekstasi 2.940.748 butir atau 627,84 kilogram.

Kepala BNN Budi Waseso dalam keterangannya kepada media Rabu (27/12/2017) menambahkan dari penyalahgunaan narkoba, ada sebanyak 7.829 orang yang direhabilitasi tahun ini. Dan sebanyak 1.523 orang menjalani layanan pasca rehabilitasi guna bisa kembali ke masyarakat seperti sedia kala.

Badan Narkotika Nasional menemukan adanya  narkoba jenis baru. Dari 800 jenis narkoba baru yang dilaporkan di dunia, 68 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia.

Apa makna data-data yang diungkapkan BNN di atas? Apakah itu sebagai prestasi kinerja BNN ataukah menunjukkan betapa sudah luar biasanya kasus narkoba menjerat rakyat Indonesia?

Saya kira jawabannya adalah dua-duanya. Persoalannya adalah bagaimana menghadapi peredaran narkoba yang sudah sangat luar biasa ini. Sebanyak 1,5% penduduk sudah jadi korban, alias sebanyak 5 juta orang. Indonesia bukan hanya sebagai sasaran peredaran internasional narkoba tetapi juga sudah menjadi produsen narkoba.

Jadi untuk mencegah korban lebih banyak, cara mencegah dan melawannya tidak dengan cara konvensional. Cara lama itu tidak akan mampu menghentikan laju peredaran narkoba yang sudah sangat massif. Korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Maka dari itu diperlukan cara luar biasa menghadapinya.

Selama ini Kepolisian dan BNN dalam menangani kasus narkoba dilakukan dengan tiga cara utama, pertama adalah penegakan  hukum dan rehabilitasi pasca penegakan hukum. Kedua adalah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Budi Waseso berjanji akan lebih meningkatkan edukasi kepada anak-anak remaja di masa mendatang. Cara ketiga adalah pencegahan dan pengawasan melalui pintu-pintu masuknya narkoba dari luar negeri. Baik melalaui bandara, pelabuhaan maupun perbatasan negara.

Propaganda pemikiran

Yang perlu diingat adalah bahwa sifat peredaran narkoba adalah terselubung dan melalui jaringan yang ketat dan rapi. Jaringan itu terputus sehingga sulit sekali dicari bos atau bandarnya. Modus operandi penyelundupannya sangat canggih.

Masih ingat BNN membongkar sindikat narkoba dalam pilar beton? Juga ada seorang ibu menyelundupkan narkoba melalui dalam sepatu yang dipakai sehingga petugas harus membelah sepatu yang dipakai? Bahkan ada yang dimasukkan kedalam keramik, kedalam mayat dan ditelan oleh pelakunya? Beragam cara.

Karena itu dalam prakteknya, polisi melakukannnya dengan pembelian terselubung atau under cover buy.  Polisi berperan sebagai pembeli dan polisi lain yang menangkapnya. Dalam cara ini polisi bisa menangkapnya di satu tempat yang ditentukan. Masih banyak cara bagaimana polisi masuk dalam jaringan sehingga mampu membongkarnya. Tapi seberapa kuat hal ini bisa dilakukan mengingat jumlah polisi juga terbatas, dan mereka juga manusia yang tak bebas dari godaan finansial.

Para sindikat narkoba mungkin juga bergerak dalam tataran kebijakan politik agar bisnis narkoba bisa langgeng. Pemikiran bahwa “pengguna narkoba adalah korban sehingga harus diobati, dan direhabilitas, bukan dihukum penjara” jangan-jangan adalah pemikiran yang disupport oleh jaringan narkoba.

Para bandar membiayai LSM untuk bertarung dalam tataran konsep dan pemikiran ilmiah. Mereka  melakukan penelitian para pelaku narkoba di penjara, yang ternyata penjara malah menjadi sekolah narkoba yang lebih gawat, sehingga kesimpulannya penjara bukan tempat terbaik bagi pelaku narkoba. Mereka juga menyebarkan pemikiran bahwa pidana mati bukan cara yang tepat bagi pelaku narkoba, karena bertentangan dengan HAM. Dan masih banyak lagi.

Pemikiran demikian ini memang harus dikritisi karena bisa jadi pemikiran semacam ini justru menjadi bagian dari propaganda sindikat narkoba yang masuk ke dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ilustrasi perang melawan narkoba yang bersifat edukatif (dok: Tribrata Tangerang Kabupaten).

Perang semesta

Maka saya ingin katakan pertama, bahwa kebijakan rehabilitasi bagi pengguna dengan cara yang selama ini dilakukan perlu ditinjau kembali. Pengguna/pengonsumsi berapapun harus masuk penjara. Harus ada cara lain agar para pengguna narkoba di penjara tidak malah membuat mereka makin lihai bermain narkoba.

Kedua, tingkatkan peran serta masyarakat dalam perang melawan narkoba. Selama ini genderang perang sudah dimulai oleh Presiden SBY kemudian Jokowi bahwa kita sedang “darurat narkoba.” Kita ingin tidak sekadar simbolik dan pasang spanduk. Kita wujudkan kebijakan yang masif. Satgas narkoba di setiap kampung yang sudah ada, harus jelas kerja dan laporannya. Mereka jangan pakai jaket satgas narkoba tetapi malah jualan narkoba. Jangan sampai terjadi seperti di kampung Bali Tanah Abang (dahulu) ada spanduk bebas narkoba, ternyata malah hanya kamuflase.

Pemerintah perlu keluarkan anggaran untuk operasi narkoba. Berikan hadiah bagi mereka yang berhasil menangkap pengguna maupun pengedar narkoba. Jangan hanya Densus saja yang dikasih hadiah jika berhasil menangkap “teroris”.

Perang sebagai jihad

Secara perundang-undangan, peran serta masyarakat telah diatur dalam pasal 104 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 54 UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui upaya mencari, memperoleh dan memberikan informasi, menyapaikan saran dan pendapat serta memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan berbagi cara sesuai dengan lingkungan dengan mewujudkan keluarga yang harmonis dan lingkungan sosial yang sadar akan bahaya Narkoba. Hal ini juga dapat dilakukan melalui jalur/ lingkungan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

Inilah yang saya namakan sebagai perang semesta melawan peredaran narkoba, karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap diri adalah anggota pasukan perang, demikian juga keluarga dan masyarakat. Kita tambahkan nilai spiritual sedikit bahwa perang ini juga sebagai jihad, sehingga jika kita mati karena melawan narkoba tentu akan berbeda nilainya di mata Tuhan, karena sedang sungguh-sungguh menyelamatkan generasi bangsa mendatang. Mari kita mulai sekarang, dan panglimanya adalah kepala BNN Budi Waseso. Wallahu a’lam.

Syaefurrahman Al-Banjary

Sumber: tulisan ini diambil dari UC news 27 Desember 2017