Cakrawala News
Portal Berita Online
ads riau 2

Jadi Percontohan PPKM Skala Mikro, Gubernur Tinjau Kampung Tangguh Desa Ngale – Kabupaten Madiun

0 778

Madiun, Cakrawala.co – Pemerintah memutuskan menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, yang akan dimulai tanggal 9 Februari 2021, sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 (virus Corona).

Ini sesuai Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 3/Tahun 2021, tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19) berskala mikro.

Diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau kampung tangguh Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng-Kabupaten Madiun, Minggu 7 Februari 2021, langkah ini akan melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) biasa yang telah berjalan sejak 11 Januari 2021 lalu.

Gubernur yang didampingi Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur saat meninjau lokasi mengatakan, PPKM skala mikro ini prototype nya mirip dengan Kampung Tangguh Semeru. Dimana format yang dibangun dengan berbagai pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dikomandani Kapolda Jatim.

“Kalau saya baca Irmendagri, sebetulnya prototype nya mirip kampung tangguh semeru (KTS), ada karantina, ada 3T (tracing, testing, treatment), lumbung pangan, dapur umum, posko kesehatan. Komplementaritas di dalamnya hampir menyamai PPKM berskala mikro, jadi biasanya ada yang memilih berbasis RT/RW dan disini berbasis desa,” Kata Gubernur.

Terkait evaluasi PPKM, Khofifah menjelaskan, PPKM Jatim terhitung 11 januari sampai hari ini capaian bed occupancy rate (BOR) untuk isolasi biasa 79 persen, per 7 Februari menjadi 55 persen, artinya terlihat penurunan penggunaan rumah sakit yang cukup signifikan. Kemudian ICU dari 73 persen menjadi 67 persen artinya ada penurunan. Posisi positivity rate juga turun dari 20 ke 18, rate of transmision 11 januari 1,1 sedangkan per 7 Februari 0,82. Sementara angka kesembuhan meningkat dan yang dirawat mengalami penurunan signifikan.

“Jadi kalau yang sembuh meningkat, yang dirawat menurun maka sesungguhnya kita bisa lihat bahwa sudah ada pengendalian dari penyebaran Covid 19 di Provinsi Jawa Timur yang cukup signifikan dari pelaksanaan PPKM,” imbuh Khofifah.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menjelaskan, pihaknya bersama seluruh jajaran mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro ini. Dimana telah diatur dalam inmendagri, daerah dengan zona merah akan diberlakukan PPKM skala mikro. Kapolda mengatakan, kampung tangguh semeru merupakan salah satu urutan pelaksanaan Inmendagri ini.

“Dan di Desa Ngale ini, bisa terlihat adanya satu sistem yaitu One Gate System, kemudian ada group WhatsApp dan komponen mulai preventif sampai kuratif, sehingga daerah ini akan menjadi percontohan,” ujar Kapolda.

Kapolda sepakat, bersama Pangdam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi sepakat, setiap wilayah yang menerapkan PPKM skala mikro ini dilombakan. Sementara terkait jumlah kampung tangguh semeru, Nico menyebut saat ini terdapat sedikitnya 3.100 kampung tangguh semeru (KTS) di Jawa Timur, dari semula 2.900 KTS. Dirinya menargetkan di Jawa Timur terdapat 3.500 KTS.

“Tentunya Kapolres, Dandim dan Bupati bisa menentukan daerah mana yang bisa jadi contoh. Jadi apabila wilayah itu ditunjuk jadi yang baik, maka yang lain bisa ikut melaksanakan sistem yang sama dengan yang jadi juara. Kami berharap, dengan penambahan kuantitas KTS, maka sistem yang ada harus jauh lebih baik,” pungkas Nico.*(Ayu)

Leave A Reply

Your email address will not be published.