Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Isu Pergeseran Pejabat Bulan Ini Santer, LP2AD: ‘Gubernur Anies Harus Selektif dan Tidak Pilih Pamong Yang ABS’

JAKARTA, CAKRAWALA.CO- Dag, dig, duk dan galau itulah perasaan para pejabat dilingkungan Pernerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat saat ini.

Pasalnya, soal isu pergeseran dan perombakan pejabat eselon III dan IV, nyaring dan santer dibicarakan publik.

Sekedar diketahui, bahwa mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Jakpus hingga kecamatan dan kelurahan merupakan hal yang biasa ditubuh organisasi pemerintahan.

“Dengernya sih mau ada pergeseran dan perombakan pejabat eselon III dan IV, info bulan ini gitu,” ucap salah satu Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Jakpus.

Sementara, menanggapi, ada nya perombakan pejabat eselon III dan IV.

Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menyatakan, dirinya sudah mendengar adanya mutasi pejabat tersebut.

Victor berharap, soal isu pergeseran pada bulan ini diharapkan dapat mengikuti mekanisme aturan yang ada kemudian dilakukan atau diterapkan secara profesional bukan karena kedekatan antara bawahan dengan pimpinan.

“Penempatan pejabat eselon III dan IV harus sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan atau Jabatan (DUK),” terang Victor, Minggu (22/09/2019) siang.

Ia pun mengingatkan agar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dapat menempatkan pejabat sesuai kapasitas dengan bidang nya.

“Kalau dia pamong tempatkan dia menjadi Camat dan Lurah. Sedangkan, jika dia adalah pejabat teknis tempatkan sebagai Kasudin sektoral,” ungkap Victor.

Lanjut Victor menambahkan, untuk mengembalikan fungsi jaebatan sesuai kapasitas dan bidang nya ini memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

“LP2AD akan terus mengikuti perjalanan dan perkembangan soal pergesaran pejabat baik itu proses lelang jabatan maupun proses lainnya tentang mutasi dan rotasi pejabat,” tandasnya.

Aktivis yang kerap kali mengkritisi Pemprov DKI Jakarta ini juga wanti-wanti kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar menyoroti proses mutasi dan promosi jabatan pamong yang dilakukan jajaran Kepegawaian baik di tingkat Provinsi dan enam wilayah di DKI Jakarta.

“Proses mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan Kepala Kantor Kepegawaian (K3) harus obyektif dan profesional. Sehingga dapat menempatkan posisi pamong Camat dan Lurah sesuai bidangnya. Bukan karena kedekatan antara bawahan dan pimpinan serta Asal Bapak Senang (ABS),” tegas Victor. (Is)

Facebook Comments
%d bloggers like this: