Cakrawala News
Portal Berita Online

IPHI Tetap Satu dengan Ketua Umum H. Ismed Hasan Putro

0

JAKARTA, Cakrawala.co,–Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Dr.H.Abidinsyah Siregar, menegaskan bahwa hanya ada satu IPHI dan tetap solid, dengan Ketua Umumnya H. Ismed Hasan Putro.

Penegasan diatas disampaikan Dr Abidin yang didampingi tim Pengacara PP IPHI, HM.Joni SH,MH bersama Ustadz Ahmad Buchari Muslim,SH.MA dan Paisal Lubis,SH,MH saat menyampaikan permohonan banding Tergugat 2 Intervensi yg diterima Panitera Muhammad,SH.MH dengan Tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI.

Dr. Abidin menyesalkan adanya oknum mengatasnamakan PP IPHI dan mengaku legal, serta menganggap Putusan PTUN telah memenangkan kelompoknya.

“Kepengurusan IPHI ini merupakan hasil Muktamar VII di Surabaya pada 21 Agustus 2021 yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Ir.H.Joko Widodo yang diwakili Menteri Agama RI, yang dihadiri langsung oleh 18 Pengurus Wilayah dari 32 PW se Indonesia. Selebihnya karena pembatasan sesuai Kebijakan PSBB dalam masa Pandemi Covid-19, maka 12 PW dan 330 PD IPHI mengikuti Muktamar secara virtual,” kata Dr.Abidin di Jakarta, Kamis (13/1).

Dr. Abidin menjelaskan, Muktamar Surabaya, selain menerima laporan pertanggungjawaban PP IPHI 2015-2020, juga mengesahkan AD/ART, program kerja, dan menghasilkan rekomendasi. Muktamar juga memilih dan menetapkan H.Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum PP IPHI Periode 2021-2026, sekaligus Ketua Formatur.

Dr. Abidin menyampaikan telah terjadi penyesatan opini publik atas perkara yang sedang ditangani PTUN yang diklaim dimenangkan penggugat H.ES.

“Yang kami pahami bahwa ini baru peradilan tingkat awal. Masih ada upaya hukum banding sampai Kasasi. Artinya kedudukan objek gugatan sah dan legal. Pemahaman ini, awam pun tahu,’’ tegas Dr. Abidin.

Ditegaskannya bahwa Muktamar VII di Jakarta adalah bentuk pembegalan organisasi.
Hal itu menurutnya dilakukan oleh oknum yang karena tidak paham nilai inti organisasi dan berorganisasi.

“Disebut pembegalan karena saat jajaran IPHI se-Indonesia sedang konsentrasi mempersiapkan Muktamar VII di Surabaya 21 Agustus 2021, tiba-tiba ada yang melaksanakan Muktamar di Jakarta pada 12 Juni 2021,” jelasnya.

Namun, jelas Dr.Abidin, Muktamar Jakarta hanya dihadiri dua Pengurus Wilayah alias tidak kuorum. Dalam muktamar itu juga tidak ada penyampaian LPJ oleh Ketua Umum, tidak ada pembahasan AD/ART, program kerja dll sesuai Ketentuan AD/ART IPHI.

Sekjen PP IPHI menjelaskan, legal dan solidnya PP IPHI dengan Ketua Umum H.Ismed Hasan Putro, terbukti dengan terbitnya Akte No.4 Tahun 2021 Notaris Sarinande Djibran SH, dan SK Menkumham pengesahan perubahan badan hukum IPHI tertanggal 22 Juni 2021.

Namun SK itu yang digugat di PTUN. Bukan membuktikan legalitas Muktamar IPHI di Jakarta.

Dalam hal SK Menkumham 22 Juni 2021, “Tidak ada pembatalan atau pencabutkan SK Menkumham”.

PP IPHI secara resmi mengajukan memori banding pada Kamis (13/1). H. Muhammad Joni dkk selaku kuasa hukum PP IPHI menjelaskan, alasan mengajukan banding sebab IPHI berkepentingan, menjaga hak hukum dan konstitusionalnya.

Selain itu, adanya kekeliruan penafsiran hukum dan pertimbangan hakim tidak lengkap.

“Intinya, PTUN tidak berwenang menguji keberadaan sistem atau “mesin” pengesahan badan hukum di Ditjen AHU namun hanya menguji prosedur dan berjalannya.

Tidak ada yang keliru atau cacat dengan prosedur pengesahan perubahan badan hukum PP IPHI dengan Ketua Umumnya H. Ismed Hasan Putro di Kemenkumham.

Sesuai prosedur sistem administrasi badan hukum, dengan back up Akte No.4 Notaris Sarinande yang sah dan tidak ada pembatalan,” pungkas HM.Joni,SH, MH. (*)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.