Cakrawala News
Portal Berita Online

Ini Syarat Jika Mau Mencalonkan Ketua DPD Golkar Sidoarjo

0 184

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Partai Golkar Sidoarjo akan punya hajatan besar, yakni pemilihan ketua DPD Golkar dalam Musyawarah Daerah (Musda), pembukaan pendaftaran dimulai sejak tanggal 14-19 Agustus 2020.   Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Golkar Sidoarjo, H. Warih Andono, pihaknya tetap membuka kesempatan kepada kader-kader lain untuk bisa mencalonkan sebagai ketua DPD.

“Kami sudah kirim surat ke DPD Golkar Provinsi Jatim pelaksanaan hari Rabu, 19 Agustus bertempat di Hotel Sun City. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sampaikan ke seluruh kader Golkar untuk mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar 2020-2024,” Ucap H Warih Andono, dikonfirmasi Jumat 14 Agustus 2020 di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo.

Dihadapan awak media, Aba Warih mengatakan pihaknya secara pribadi memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada kader muda dan berpengalaman serta mempunyai niatan maju. Sebab dirinya sudah dua priode dengan aturan anggaran dasar bahwa apabila sudah 2 priode harus mengajukan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jika berencana akan maju untuk yang ke 3 kali.

ads bukopin

Musda akan diselengarakan secara demokratis, persyaratannya diantaranya :

  1. Menjadi pengurus partai, baik sayap, pendiri atau yang di dirikan
  2. Minimal 5 tahun pengurus partai
  3. Pendidikan Minimal S1
  4. Berdedikasi bagus, tidak tercelah
  5. 30% dukungan dari hak suara atau paling sedikit 7 pemilih

“Musda digelar secara demokratis dan memberikan kesempatan bagi kader Golkar untuk mencalonkan diri,” tegas Aba Warih

Siapa saja yang mempunyai hak suara, masih menurut anggota DPRD Sidoarjo H Warih Handono. 1 suara ketua DPD, 18 ketua DPC Tingkat Kecamatan, 1 suara Dewan Penasehat, 1 suara dari DPD Provinsi dan 1 suara dari pendiri seperti Kosgoro, AMPI, Alhidayah dan lainnya.

“Jika ada yang bertanya, bagi calon mantan narapida. Menurut surat edaran dari DPP, Nomor : B-326/Golkar/VIII/2020, menjelaskan bahwa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang pernah dijatuhi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) adalah termasuk dalam kategori tidak memenuhi Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tak Tercela (PDLT),” terang Abah Warih.  (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.