Cakrawala News
Portal Berita Online

Idrus Marham Duduk di Kursi Panas Jelang Pemilu

7

Oleh Syaefurrahman Albanjary

Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ini menduduki kursi panas sebagai Menteri Sosial setelah kemarin (Kamis, 17 Januari 2018) dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Idrus Menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena berlaga di Pilkada Jawa Timur bersama pasangannya Emil Dardak.

Jabatan Mensos yang diemban Idrus Marham  sesungguhnya jabatan strategis karena terkait dengan masalah sosial, masalah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga kursi Mensos sesungguhnya merupakan kursi panas. Kalau tidak pandai mendudukinya bisa terbakar dan gosong karena kursi ini sering digoyang lawan politiknya. Banyak rayuan maut untuk menyumbang ini dan itu, mengakali ini dan itu.

ads bukopin

Dengarkan kembali video yang sudah tersebar di media tentang pernyataan Jokowi usai melantik Idrus bersama tiga pejabat lainnya. Ia katakan bahwa tugas Mensos saat ini sangat berat karena harus menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH atau Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).

Kemiskinan meningkat

Menurut Presiden Joko Widodo, jumlah keluarga harapan meningkat dari 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Soal jumlah ini jika dikaitkan dengan angka kemiskinan sesungguhnya apa yang dikerjakan Jokowi selama ini tidak ada penurunan angka kemiskinan, jika angka keluarga harapan itu sebagai indikatornya. Dengan kata lain Jokowi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alias gagal total dalam mengentaskan kemiskinan.

Namun jika tolok ukurnya adalah peningkatan orang yang merasa terjamin hidupnya dengan menerima beras sosial (kini sudah jadi bantuan dalam bentuk uang non tunai), maka Jokowi sangat sukses. Artinya makin banyak orang akan bilang terima kasih kepada Jokowi yang sukses membagikan bantuan sosial kepada keluarga harapan. Bahkan karena menjelang pemilu, bantuan semacam ini akan makin banyak untuk meningkatkan citra keberhasilan.

Pertanyaannya adalah apakah program semacam ini yang bisa mengentaskan kemiskinan? Tentu saja tidak. Program PKH hanyalah sementara dan darurat sifatnya. Program yang baik tentu saja adalah peningkatan kemandirian masyarakat rentan agar yang sekarang belum bekerja tahun depan bisa menjadi pekerja dan bisa menghidupi keluarga. Yang tadinya jumlah keluarga miskin 6 juta tahun depan bisa 5 juta karena program pemberdayaan masyarakat.

Kalau oprogram PKH sementara sifatnya, mengapa sejak jaman SBY bantuan langsung tunai dan sekarang dengan nama lain terus dilanggengkan, bahkan setiap menjelang Pemilu jumlahnya kian bertambah? Apakah ini bukan cara membodohi masyarakat agar mereka tidak berteriak mengkritisi pemerintah yang sedang berkuasa? Tentu saja masyarakat boleh menilai apa saja. Tetapi faktanya masyarakat yang menjadi peserta program pasti akan bilang kepada Jokowi, “Pak teruskan, teruskan, dan seterusnya.” Makin ketagihan seperti kena narkoba.

Kita masih ingat gonjang ganjing harga beras naik dan masyarakat berteriak karena mahalnya harga beras. Beras langka di pasaran karena permainan tengkulak. Apa saja kerja Menteri Pertanian, Bulog dan Kementerian Ekonomi, sehingga beras yang zaman Soeharto berlimpah ruang sekarang justrtu impor?

Lagi-lagi dugaan mencari kas menjelang Pemilu berhamburan. Seperti dikatakan mantan Menko Maritim Rizal Ramli, setiap ton beras, ada fee 30 USD. Artinya jika Menteri Perdagangan mengimpor beras 500 ribu ton beras, maka akan ada fee  15 juta dolar Amerika alias sekitar 202 milyar. Orang menuduh bahwa soal impor beras bukan murni mengatasi kelangkaan beras, tetapi “permainan”. Sama atau hampir sama “permainannya” dengan kasus impor sapi yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq sebagai tersangka dan akhirnya terpidana. Modusnya dibuat kelangkaan daging, harga naik dan seterusnya. Modus lama yang bisa dipraktekkan untuk kasus apa saja oleh para mafia daging dan beras.

Di luar itu semua, tulisan ini hanya ingin mengingatkan kepada Idrus Marham bahwa melihat latar belakangnya sebagai alumni IAIN Walisongo Semarang dan Ketua BKPRMI atau Badan Kordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, ia pasti tahu banyak soal menjaga amanah. Jabatan Mensos hanya dua tahun, tidak pelu berfikir neko-neko. Lanjutkan saja apa yang sudah digariskan dan bersikap seperti biasa seperti sebelum jadi menteri, yakni jadi remaja masjid. Ia memang sederhana. Setahun lalu Idrus masih terlihat bolak balik ke ruang foto kopi menjilid proposal sendiri. Mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak berubah ketika menduduki kursi panas di jalan Salemba, Kementerian Sosial. Semoga!

Artikel ini diambil dari UC News

Comments are closed.