Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Hukum Pancung Menakutkan Tapi Faktanya Begini

8

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary

Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum Qisas bagi para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh, Dr Syukri, mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dulu dengan melibatkan kampus terkait penerapan hukum qisas di Aceh. Selain itu, Dinas Syariat juga akan melihat dukungan masyarakat serta kesiapan masyarakat jika hukum ini diterapkan. (Detik.com, 14/3/2018).

Apa yang diwacanakan oleh Dinas yariat islam Aceh ini adalah bagian dari usaha menerakan syariat islam sesuai dengan kekhususan NAD sebagai daerah otonomi khusus. Oleh karena itu siapapun sesungguhnya tidak ada yang boleh meralang, kecuali ada UU yang secara tegas melarangnya. Mengapa, karena hukum pancung adalah salah satu saja dari cara yang ditempuh dalam hukum pidana islam yang bernama qishash.

Dalam hukum oederan hukum pancung kelihatannya mengerikan dan menakutkan. Apalagi jika pelaksanaannya disaksikan oleh banyak orang di lapangan. Maka pastinya akan mendapat reaksi dari penganjut Hak Asasi Manusia versi Barat, bahwa cara semacam itu melanggar HAM.

Dalam praktek, sesungguhnya tidak serem-serem amat, karena hukum qishash sesungguhnya diberlakukan kepada pelaku dengan kadar yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan. Seperti contoh, mematahkan gigi atau melakukan pembunuhan.

Pelaku yang melakukan kejahatan tersebut akan dihukum sesuai dengan kejahatan jika keluarga si korban tidak memaafkan pelaku.

Hukum qishash di dalam hal pembunuhan telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hifzh an-nafs (menjaga jiwa), sebagaimana dalam firman-Nya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah [2]: 179)

Artinya, diterapkannya hukum qishash ini untuk siapapun yang melukai dan membunuh orang lain akan berdampak terhadap kemananan tiap jiwa yang berada dalam naungan hukum Islam tersebut.

Namun, dalam prakteknya hukum qishash memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, tidak boleh sembarangan dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut: Pertama adalah adanya kepastian pelakunya, yang diperoleh dari pengakuan pelaku dan kesaksian dan pelaku melakukannya dengan sadar.

Kedua adalah keluarga si korban memaafkan maka hukum qishash tak boleh dilaksanakan. Akan tetapi, diganti dengan membayar diyat oleh si pelaku kepada keluarga korban.

Namun, jika keluarga korban tak memaafkan maka qishash tidak disegerakan tetapi diulur hingga beberapa waktu lamanya sesuai pendapat dari hakim/qadhi.

Ketiga adalah berdasarkan putusan pengadilan syar’i. Peradilan yang syari ialah jika yang memutuskan hukuman adalah seorang Imam atau Khalifah di mahkamah dan hal ini sudah maklum di kalangan banyak ulama.

Dari pandangan ilmiah, hukuman mati yang dilaksanakan dengan teknik dipancung dipandang jauh lebih baik serta lebih manusiawi dari hukuman mati dengan cara lainnya seperti ditembak.

Penjelasan ilmiahnya adalah hukuman mati dengan cara ditembak seperti metode Barat ialah dengan menyuruh banyak algojo, namun dari banyak senapan itu hanya ada satu senapan berpeluru tajam. Artinya, hanya ada satu organ yang ditembak, bisa jantung bisa otak.

Jika jantung yang ditembak, maka otak masih berfungsi selama beberapa saat sehingga yang dieksekusi tidak segera mati. Namun, jika otak yang ditembak maka tentu jantung masih berdetak dan yang dieksekusi pun juga tak langsung mati. Jadi ada waktu untuk sampai pada kematiannya dan merasakan sakit saat-saat lepasnya roh dengan jasadnya.

Sebaliknya jika eksekusi mati yang sesuai syar’i cara dipancung, maka algojo hanya perlu satu orang, berbekal pedang yang amat sangat tajam. Sekali tebas. Kelihatannya mengerikan. Namun, hubungan jantung dan otak segera putus. Jantung akan kehilangan kontak dengan otak. Dampaknya jantung langsung berhenti berdetak dan orang akan mati seketika tanpa merasakan sakit yang lama.

Jika Dinas Syariah Aceh akan meneliti kemungkinan hukuman pancung, maka pedomannya tentu bukan HAM versi Barat, melainkan HAM universal di dunia timur yang ditandatangani di Kairo Mesir tahun 1998, HAM yang sifatnya liberal yang ditandatangani Indonesia tahun 1948. Deklarasi HAM di Kairo tahun 1998 sifatnya partikular dan sudah diadopsi di dalam UUD 1945 pasal 28 g. Wallahu a’lam (fur/15/3/2018).

Sumber: Detik.com (14/3/2018) dan Islamedia.web.id/hukum pancung; UCNews

Comments are closed.

%d bloggers like this: