Cakrawala News
Portal Berita Online

Hindari Penyelewangan Dana Desa, Kejari Sungguminasa Lakukan Sosialisasi

0 9

SUNGGUMINASA CAKRAWALA. CO , – Kejaksaan Negeri Sungguminasa cabang Malino melakukan Penyuluhan dan Penerangan Hukum kepada masyarakat dan para Perangkat Desa di Desa Pao kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Goa, Senin (19/6).

Penyuluhan dan Penerangan Hukum dilakukan langsung oleh Kejari Sungguminasa cabang Malino dan dihadiri seluruh perangkat desa Pao.

Penyuluhan diharapkan dapat meminimalisir segala bentuk kejahatan pidana dan tindakan melawan hukum serta tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang anggarannya bersumber dari keuangan Daerah/Negara APBD/APBN yang dianggarkan setiap tahun.

ads bukopin

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kacbajari Malino Herawati SH, kepala desa Pao dan perangkat Desa sekecamatan Tombolo Pao.

Kacabjari Malino Herawati SH yang di dampingi oleh Jaksa fungsional Kajari Sungguminasa Irfan SH, memaparkan maksud dan tujuan diselenggarakannya penyuluhan dan penerangan hukum tersebut sebagai upaya untuk mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang diadakan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada seluruh desa di kecamatan Tombolo Pao.

Hera sapaan akrab Kacabjari Malino menghimbau suluruh aparat Desa agar kiranya mengelola dana desa dengan baik sesuai aturan dan petunjuk tekhnis yang ada atau sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa.

“Kami dari pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa Cabang Malino akan mengawasi pelaksanaan tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan daftar usulan rencana kerja maupun dalam APBDesa yang diusulkan,” ungkap Kacabjari Malino.

Hera menambahkan, pihak Kajari Sungguminasa menekankan kepada Kepala Desa agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa agar terhindar dari jeratan hukum sangat rentan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan pada kerugian keuangan daerah ataupun negara.

“Namun, kami tetap akan membuka ruang untuk berkoordinasi dengan para Kepala Desa apabila ada hal-hal dan hambatan yang dianggap perlu dikoordinasikan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Kepala Desa jangan ragu untuk berkoordinasi dengan kami”. Jelasnya.

Dengan diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan diharapkan masyarakat maupun para Kepala Desa tahu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patuh pada aturan hukum. ****Rezki Mas’ud***

Leave A Reply

Your email address will not be published.