Cakrawala News
Portal Berita Online

Guru Honorer Menuntut Digaji Setara UMK

PURBALINGGA, CAKRAWALA.CO-Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Purbalingga mengadu ke DPRD, Selasa (12/2). Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Aman Waliyudin dan Teny Juliawati , Ketua Komisi III Mimbarudin didampingi sejumlah anggota serta Sekretaris DPRD Tri Gunawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setiadi hadir dalam kesempatan tersebut.

Ketua Forum Guru Honorer, Abbas Rosyadi mengatakan, kedatangannya dalam rangka meminta perhatian dari pemkab dan DPRD terkait nasib para guru honorer yang ada di Purbalingga.

“Kami mewakili Guru Tidak Tetap (GTT) yang usianya 35+ mengharapkan perhatian dari Pemkab. Karena kami tidak mungkin lagi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” kata Abbas.

Sejumlah tuntutan disampaikan. Yakni terkait kesejahteraan para guru honorer, dimana diketahui banyak dari mereka yang digaji jauh dari upah minimum kabupaten (UMK).

“Kami menginginkan agar honor yang diterimakan setara dengan UMK. Dan diusulkan fasilitas BPJS kesehatan bagi guru honorer dengan anggaran ditanggung pemerintah daerah,” ujar dia.

Forum Guru Honorer juga meminta agar guru honorer di Kabupaten Purbalingga bisa mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Terutama mereka yang sudah memenuhi kriteria.

“Jangan sampai ada pengecualian. Kami berharap penerbitan SK bisa dilaksanakan di tahun anggaran,” kata dia.

Abbas juga meminta agar posisi guru honorer tidak disingkirkan kendati ada perekrutan CPNS baru. Pasalnya guru honorer resah dengan kondisi tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setiadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD.

“Terutama terkait alokasi anggaran untuk honor. Karena masalah anggaran merupakan wewenang bupati dan DPRD,” ujarnya.

Ketua Komisi III Mimbarudin menyampaikan pihaknya akan berupaya agar tuntutan guru honorer bisa dipenuhi. Terkait tuntutan agar honor disetarakan dengan UMK, akan dibahas bersama. Pasalnya hal tersebut menyangkut pos anggaran yang ada.

“Namun kami akan memperjuangkannya secara bertahap,” kata dia.(Yuspita Palupi/cakrawala.co)

%d bloggers like this: