Cakrawala News
Portal Berita Online

Gugatan RCTI dan iNews Ditolak MK, AJV Bersyukur

0 314

Jakarta, Cakrawala.co,- Kabar baik buat pengguna media sosial untuk mengungkapkan ekspresinya yang dijamin undang-undang.

Mahkamah Konstitusi baru saja menolak gugatan RCTI dan  iNews TV yang menggugat UU Penyiaran dan meminta siaran di internet, seperti YouTube, juga harus tunduk ke UU Penyiaran dan diawasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menurut MK, konten YouTube dkk di internet tunduk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sebaliknya.

ads bukopin

“Menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang MK yang disiarkan lewat channel YouTube MK, Kamis (14/1/2021).

“Justru apabila permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara layanan konvensional dengan layanan OTT,” ujar hakim MK Arief Hidayat.

Menurut MK, konten yang bermuatan pornografi, SARA, ungkapan kebencian, pelanggaran kekayaan intelektual sudah diatur oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Juga diatur di UU lain yang mengatur norma terkait.

Sebelumnya, dua stasiun televisi RCTI dan iNews, menggugat UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran. Bila tidak, RCTI-iNews khawatir muncul konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Penolakan MK terhadap gugatan RCTI dan iNews ini seperti yang diharapkan Aliansi Jurnalis Video (AJV). “Alhamdulillah penolakan MK ini seperti yang kami harapkan,” kata Ketua Umum AJV Syaefurrahman Albanjary.

AJV sebelumnya juga mengajukan gugatan ke MK sebagai pihak terkait karena merasa dirugikan jika gugatan RCTI dan iNews dikabulkan. Karena jika gugatan RCTI dan iNews dikabulkan orang yang melakukan siaran di Youtube atau facebook misalnya, harus diperlakukan seperti badan hukum publik yang harus ada izin dan lainnya, dan ini akan membuat ruang gerak masyarakat dibatasi.

Diwakili kuasa Hukum Muhammad Rudjito, SH, L.LM,  AJV justru meminta Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan RCTI dan iNews karena selain akan menimbulkan kerancuan hukum juga gugatan lebih bermotif ekonomi daripada penjaga moral.

Menurut AJV, pengawasan televisi dan radio yang menggunakan frekuensi free to air diserahkan kepada KPI. Sementara pengawasan konten digital seperti Netflix, YouTube, atau layanan sejenisnya, cukup diawasi atau ditindak menggunakan undang-undang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun Undang-Undang Pornografi.

Menurut Ketua Umum AJV Syaefurrahman Al-Banjary, putusan MK ini mencerminkan MK mendengar suara publik dan cermat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Buat publik pengguna medsos, dengan putusan ini bukan berarti masyarakat bebas mermedsos ria, justru harusnya meningkatkan kebaikan dalam berbuat medsos, menghindari membuat dan menyebarkan informasi yang tidak bermutu, berita bohong dan menghasut,” katanya. (*).

Leave A Reply

Your email address will not be published.