Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Gubernur Gorontalo Berupaya KEK Pariwisata Diakomodir Bappenas

GORONTALO CAKRAWALA.CO,- Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di daerah. Salah satunya mendorong rencana usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parwisata diakomodir oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas.

“Insyaallah kalo kajiannya sudah selesai dan dipandang layak akan kita usulkan ke Bappenas untuk diprogramkan dan dianggarkan. Peluang itu terbuka karena Pak Suharso (Menteri Bappenas) orang Gorontalo dan peduli dengan daerahnya,” ungkap Rusli usai menggelar pembinaan kepada pegawai Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia berharap usulan KEK Pariwisata mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten/kota. Ia ingin akan sinergitas bersama antar pemerintah termasuk dengan para calon investor agar rencana itu bisa terwujud.

“Potensi alam kita tidak kalah dengan KEK Pariwisata di Likupang, Sulawesi Utara. Kalau berbicara pantai kita juga punya, kalau bicara eko wisata kita juga ada. Nah itu yang masih sementara dikaji oleh tim saya,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kadis Pariwisata Rifli Katili menyebut usulan KEK Pariwisata masih berproses. Kajian itu memuat tentang keunggulan destiansi, korelasi dan dampak dengan destinasi lain, luasan lahan termasuk tinjauan dari aspek hukum.

“Pekan lalu kita sudah menggelar pertemuan awal dengan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bapppeda. Kita bersepakat membentuk tim untuk menyediakan data awal sehingga akan melahirkan alternatif-alternatif lokasi wisata yang terbaik untuk diusulkan,” jelas Rifli.

Pemerintah daerah cenderung mengusulkan dua destinasi untuk KEK Pariwisata yakni Pantai Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan obyek wisata Lombogo di Bone Bolango. Pantai Minanga bahkan pernah ditinjau oleh pihak Kementrian Pariwisata.

Meski begitu, beberapa hal yang perlu dikaji misalnya ketersediaan lahan antara 100 – 300 hektare, status lahan, zonasi RTRW dan dampak sosial ekonominya. Pertemuan lintas sektor rencananya akan digelar kembali akhir November 2019 nanti. (adv)

Facebook Comments
%d bloggers like this: