Cakrawala News
Portal Berita Online

Gaya Kepemimpinan Nadiem Makarim Dibalik Polemik Permen PPKS

0 886

Gaya Kepemimpinan Nadiem Makarim Dibalik Polemik Permen PPKS

Oleh Arnetta Nandy – Mahasiswi Universitas Indonesia

 

Siapa yang tidak mengenal Nadiem Anwar Makarim? Lulus dengan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Harvard Business School. Pengusaha muda yang membangun salah satu startup unicorn terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Dilantik per tanggal 23 Oktober 2019 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kabinet Indonesia Maju. Sosok yang konvensional dengan gebrakan-gebrakannya. Dimulai dari penghapusan Ujian Nasional (UN), peluncuran Program Kampus Merdeka, hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hampir tiga tahun menjabat, seluruh dobrakan dan inovasi Nadiem membawa hiruk pikuk dan pro kontra di kalangan publik maupun politisi.

Sebagai menteri yang diangkat oleh presiden, secara politik Nadiem memiliki dasar kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi menurut Robbins dan Judge dalam Organizational Behaviour adalah kekuasaan yang diterima seseorang dari posisinya dalam suatu hierarki formal organisasi. Kekuasaan legitimasi ini merepresentasikan wewenang formal untuk mengendalikan sumber daya organisasi. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut salah satu contoh wewenang Nadiem sebagai menteri, yaitu menerbitkan aturan kebijakan (beleidsregel).

Secara garis besar, tulisan ini akan menyoroti kepemimpinan Nadiem melalui gebrakan terbarunya, yaitu Permen Nomor 30 Tahun 2021. Sebelumnya, tertanggal 31 Agustus 2021 lalu, Nadiem meneken Permen Nomor 30 Tahun 2021. Namun, keberadaan Permen ini menimbulkan polemik di kalangan ormas dan politisi. Mulai dari sanggahan bahwa Permen ini cacat hukum hingga tudingan bahwa Permen ini melegalisasi seks bebas.

Sosok Transformasional dan Inovatif
Jika dilihat dari konsep kepemimpinan inovatif, sosok yang akrab disapa sebagai Mas Menteri ini sudah dikenal sebagai orang dengan segudang ide inovatif sejak masih bergelut di dunia bisnis. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita menelusuri apa itu kepemimpinan inovatif. Kepemimpinan inovatif sendiri menurut Şen dan Eren yang dikutip oleh Alharbi dalam “Innovative Leadership: A Literature Review Paper” adalah model kepemimpinan yang mengacu pada memperkenalkan metode baru, produk, layanan, teknik, atau ide untuk memenuhi kebutuhan individu dan menemukan solusi untuk masalah saat ini dan masa depan.

Nadiem dapat dikatakan sebagai pemimpin yang inovatif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021. Mengapa demikian? Pertama, Permen ini merupakan payung hukum terkait pencegahan kekerasan seksual pertama di Indonesia. Lebih lanjut, Nadiem melihat kasus kekerasan seksual di kampus dan institusi pendidikan tinggi lainnya sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan Kemendikbud pada 2021. Hasil riset tersebut, dilansir dari laman kemdikbud.go.id, menunjukkan ada 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, 63 persen dari korban tidak melaporkan kasus yang mereka alami kepada otoritas kampus, serta 77 persen dosen yang menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Angka ini diperoleh dari 174 testimoni dari 79 kampus yang tersebar di 29 kota. Riset lain yang diadakan Komnas Perempuan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 27 persen kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan tinggi. Tidak hanya tinggi, kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan dari 2400 di tahun 2020 kepada 2500 di rentang Januari hingga Juli 2021. Artinya ada sebanyak 100 aduan sepanjang Januari hingga Juli 2021.

Dari pendapat lanjutan Şen dan Eren, pemimpin inovatif ini dikondisikan memiliki berbagai kualitas seperti keterampilan kepemimpinan, bakat, nilai, dan pengetahuan untuk mengidentifikasi bahaya yang saat ini terjadi serta meramalkan dampak negatifnya di masa depan. Dari pendapat tersebut, Nadiem sudah menunjukan kesadarannya bahwa kasus kekerasan seksual yang marak terjadi ini memiliki dampak yang tidak dapat disepelekan bagi generasi penerus bangsa, sehingga perlu ada penindakan dengan payung hukum yang jelas serta sanksi yang tegas. Dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual pada korban antara lain dampak psikologis berupa trauma dan stress mendalam yang bertendensi kepada terganggunya fungsi otak maupun dampak fisik seperti penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) atau kerusakan organ internal. Namun, niat baik yang ditunjukkan Nadiem nyatanya masih menimbulkan penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya datang dari anggota Komisi X Fraksi PKS yang menyayangkan bahwa penerbitan Permen ini tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi X DPR.

Jika kita tilik lebih dalam, Permen Nomor 30 tahun 2021 tidak memiliki pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hanya didasarkan kepada kewenangan. Peraturan menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikenal sebagai peraturan kebijakan (beleidsregels) atau aturan kebijakan. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, beleidsregels merupakan suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat secara umum, tetapi bukan suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, menerbitkan Permen ini merupakan salah satu wewenang yang ia dapat dari legitimasi politiknya sebagai menteri.

Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan bahwa menteri ditugaskan untuk melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang bersama DPR ketika presiden menginisiasi rancangan undang-undang dan memang menunjuk menteri yang ditugasi. Secara tidak langsung, dapat dilihat bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa aturan ini harus dikonsultasikan ke legislatif. Namun, tindakan Nadiem tersebut juga dapat bertendensi menimbulkan bahaya seperti silo mentality. Silo mentality dikenal sebagai suatu keenganan untuk berbagi informasi maupun pengetahuan dengan divisi, sektor, atau departemen lain. Mentalitas seperti ini dianggap dapat melumpuhkan produktivitas dan komunikasi suatu organisasi, sehingga sangat berbahaya bagi birokrasi.

Sebelum melangkah lebih jauh lagi, lebih baik untuk kita mengetahui apa itu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional sendiri diartikan oleh Northouse dalam Leadership Theory and Practice, sebagai proses yang mengubah dan memengaruhi pengikut, termasuk menilai motif pengikut, memenuhi kebutuhan mereka, dan memperlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya. Dalam hal ini Nadiem telah dinilai transformasional karena memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan seperti perempuan. Dari Permen ini, Nadiem juga dianggap memperlakukan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak atas kesehatan dan keadilan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemimpin Autentik yang Beretika dan Berperspektif Gender
Tidak hanya inovatif dan transformasional, Nadiem Makarim merupakan salah satu contoh pemimpin dengan model autentik. Pemimpin autentik, menurut Robbins dan Judge dalam buku yang sama, mengetahui dan menyadari siapa mereka, apa yang mereka yakini, nilai yang mereka anut, bertindak atas landasan nilai tersebut, serta meyakini secara terbuka dan berterus terang atas nilai mereka. Dalam hal ini, Nadiem sangat terbuka akan nilai yang dianutnya. Ini terlihat di saat hadirnya banyaknya penolakan dari beberapa pihak dengan alasan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021 dianggap tidak sesuai dengan syariat dan melegalkan seks bebas. Namun, Nadiem menegaskan bahwa Kemendikbudristek tidak mendukung segala hal yang menentang norma agama dan tindakan asusila. Sebab, Permen ini juga ditujukan untuk melindungi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus, bukan melegalisasi tindakan seks bebas.

Dalam diskusi Mata Najwa yang bertajuk “Ringkus Predator Seksual Kampus”, diketahui bahwa Nadiem memiliki latar belakang personal yang memiliki anak perempuan, ia mempercayai bahwa sebagai seorang Ayah, ia harus melindungi kehormatan anaknya dengan sepenuh tenaga dan upaya, sehingga ia merasa bahwa urgensi menerbitkan Permen Nomor 30 Tahun 2021 sangatlah besar untuk melindungi perempuan-perempuan penerus bangsa. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan Nadiem memiliki nilai-nilai yang positif. Pendapat saya ini sejalan Gary Yukl dalam Leadership in Organizations yang mengatakan bahwa pemimpin yang autentik akan memiliki nilai-nilai yang positif, kesadaran diri, dan membentuk hubungan saling percaya dengan pengikut.

Kepemimpinan autentik memang memiliki kaitan dengan pemimpin yang beretika. Dalam pernyataan Robbins dan Judge, pemimpin dengan model autentik akan dipertimbangkan sebagai orang yang beretika oleh pengikutnya. Northouse dalam buku yang sama mengartikan pemimpin yang beretika sebagai sebagai seseorang yang mengedepankan dan peduli terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) serta memperlakukan mereka dengan hormat dan bermartabat sebagai manusia dengan suatu identitas. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin etika adalah mereka yang peka terhadap kepentingan, kebutuhan, dan perhatian kepada para pemangku kepentingan. Dalam sektor publik, masyarakat juga merupakan salah satu bagian dari pemangku kepentingan. Nadiem telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang beretika karena menghormati martabat kelompok rentan dengan mengeluarkan Permen tersebut. Tak hanya itu, ia juga peka terhadap kebutuhan masyarakat akan payung hukum penanganan tindak kekerasan seksual. Tentu dengan alasan-alasan Nadiem menerbitkan Permen tersebut, kita tidak bisa tidak menganggapnya sebagai orang yang beretika.

Sebagai pemimpin yang beretika, Nadiem mengedepankan pendekatan utilitarianisme. Pendekatan ini meyakini bahwa suatu kegiatan organisasi akan dikatakan baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar stakeholder, termasuk masyarakat. Pemimpin yang mengedepankan pendekatan ini melihat prinsip tujuan organisasi yang mereka pimpin sebagai landasan moral, serta berpendapat bahwa tindakan yang benar sejalan dengan apakah tindakan itu menguntungkan dan salah selama tindakan itu merugikan. Manfaat Permen Nomor 30 Tahun 2021 kedepannya dalam kacamata saya sangatlah besar. Mulai dari yang fundamental seperti membangun persepsi masyarakat agar tidak melakukan victim blaming terhadap korban kekerasan seksual, membentuk pencegahan kekerasan seksual di kampus, hingga menangani kasus kekerasan yang sudah terjadi.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, Nadiem merupakan seorang pemimpin autentik yang berperspektif gender. Gender sendiri, menurut Ann Oakley yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam Gender dan Administrasi Publik, merupakan suatu konstruksi sosial atau atribut yang dibangun oleh kebudayaan manusia serta disematkan kepada manusia. Gender dapat menciptakan persepsi, bahkan stigma seorang individu terhadap orang lain dalam mengambil tindakan di situasi tertentu yang berbasis pada jenis kelaminnya.

Pemimpin dengan persepsi patriarkis sangat berbahaya bagi pengarusutamaan gender karena dapat bertendensi menciptakan marginalisasi atas kelompok rentan di dalam organisasi, misalnya perempuan. Maka dari itu dibutuhkan pemimpin yang berperspektif gender, yang tidak membedakan gender untuk dapat membangun lingkungan kerja yang saling menghormati antar gender. Dalam hal ini, selain menjadi pemimpin yang autentik, Nadiem juga dilihat sebagai pemimpin yang berperspektif gender melalui penerbitan Permen Nomor 30 Tahun 2021. Tidak hanya berperspektif gender, Nadiem juga memiliki upaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Pemimpin memang tidak dapat menyenangkan seluruh pihak dan seringkali mendapat penolakan dari beberapa pihak, seperti yang dialami oleh Nadiem. Namun, mengabaikan kritik yang ada juga dapat sangat berbahaya. Tindakan Nadiem ini telah menunjukkan langkah besar untuk memberantas tindak kekerasan seksual yang marak terjadi di kampus. Langkah Nadiem dan Kemendikbudristek patut diapresiasi karena telah membuka langkah awal dalam penghapusan tindak kekerasan seksual yang marak terjadi. Sudah sepatutnya Nadiem menjadi role model bagi para pemimpin sektor publik dalam melihat kesetaraan gender sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Sebab, pemimpin yang berperspektif gender sangat penting bagi penciptaan iklim politik yang tidak diskriminatif, inklusif, dan ramah perempuan.

Arnetta Nandy – Mahasiswi Universitas Indonesia

Leave A Reply

Your email address will not be published.