Cakrawala News
Portal Berita Online

Gaji Belum Dibayar, “Cleaning Service” Kantor Gubernur Malut Hamburkan Sampah

SOFIFI,CAKRAWALA.CO- Petugas kebersihan atau (Cleaning Service) Kantor Gubernur, Provinsi Maluku Utara (Malut),Selasa (19/03/2019) melakukan aksi protes dengan cara menghamburkan sampah ke seluruh bagian ruangan kantor Gubernur di Sofifi.

Tak hanya ruang kantor, petugas kebersihan juga melakukan aksi pengotoran ruang gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang berada di lantai 4. Aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes lantaran pekerja belum menerima gaji selama 6 bulan.

“Terhitung sejak Oktober 2018 sampai Maret 2019 belum terbayar bahkan Pemprov Malut cuwek terhadap kontribusi kami,” ungkap salah satu pekerja.

Sebelumnya, upaya komunikasi para cleaning service dengan Kepala Biro Umum Setda Malut Jamaluddin Wua sebagai penanggung jawab anggran pernah dilakukan namun hal tersebut dinilai hanya merupakan janji manis karena hingga kini tidak ada realisasi.

Aksi yang dilakukan para cleaning service membuat Wakil Gubernur Maluku Utara, M.Natsir Thaib langsung menggelar rapat khusus bersama Sekretaris Daerah Muabdin H. Radjab, Kepala Badanan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bambang Hermawan, Asisten 3 Setda Salmin Djanidi, Kepala Biro Umum (Karo) Jamaludi Wua, Staf Ahli Gubernur.

Menurut Wakil Gubernur dalam rapat para petugas kebersihan juga mempunyai kebutuhan untuk kehidupan diri maupun keluarga, karena itu, hak mereka harus dipenuhi.

“kita perlu sikapi dan mengambil langkah cepat, bila tidak dapat mengganggu aktifitas kantor. Untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi tersebut, Wagub meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran honor dimaksud,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKAD Bambang Hermawan menjelaskan, keterlambatan ini berawal dari keterlambatan yang terjadi sejak tahun 2017, sehingga terbawa sampai ke tahun 2018. Dengan demikian tentunya anggaran untuk kebutuhan 2018 kemarin menjadi berkurang karena harus membayar kekurangan tahun 2017, walaupun saat itu istimasinya akan di alokasikan dalam APBD Perubahan, namun hingga berahirnya tahun 2018.

Dari penjelasan tersebut, Wagub bersama pimpinan SKPD mengambil kesepakatan hak para petugas kebersihan akan dibayar sesegara mungkin dengan menggunakan pos anggaran tahun 2019. Sementara untuk kekurangan tiga bulan di tahun 2018 harus diproses karena perlu dokumen dan persyaratan lainnya.***(IL/IVN)

%d bloggers like this: