Cakrawala News
Portal Berita Online

Fraksi Golkar DPRD DIY Menilai Penanganan Covid di DIY Belum Optimal

0 31

JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO-Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY menilai penanganan terhadap wabah virus corona atau COVID-19 di DIY belum optimal. Indikasinya belum optimalnya penanganan tersebut salah satu diantaranya anggaran yang sudah digunakan baru Rp9 miliar dari dana yang dialokasikan sebesar Rp579 miliar.

“ Kami FPG DPRD DIY menilai penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Sebab dana yang keluar baru 9 miliar dari dana yang dialokasikan 579 miliar, ini sangat minim. Sementara masarakat sudah banyak yang mengelur terdampak wabah virus corona ini,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).

Rani menambahkan, ogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa belum berjalan baik. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.

ads bukopin

“Saat kami turun ditengah masyarakatuntuk membantu menangani pencegahan penyebaran virus corona, ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti masalah perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” ujarnya .

Oleh karena itulah FPG mendesak Pemda DIY segera mengambil langkah-langkah tegas yang cepat dan terukur untuk menangani berbagai dampak akibat pandemi Covid 19 ini. FPG juga mendesak dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dicairan. FPG mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah ini.

“Kami mendesak agar JPS segera dikucurkan untuk warga DIY yang terdampak pandemi covid,” tegas Rany didampingi wakil ketua fraksi Golkar DRD DIY Suwardi.

Hal senada disampaikan oleh Suwardi yang juga meminta Pemda DIY segera mengambil langkah cepat untuk segera mengucurkan anggaran JPS bagi masyarakat miskin.

“ Kami berharap awal Mei sudah cair sebab kalo soal angaran saya kira ada. Kalau kas daerah kosong (zero) kan tidak mungkin,” kata Suwardi.

Lebih lanjut Suwardi mengatakan, data kriteria penerima JPS sudah ada di pemerintah desa sehingga tidak perlu menunda-nunda pencairannya.

“Saya harap segera dicairkan. Sebab ditunda – tunda dan dibiarkan makin lama, masalah di masyarakat akan semakin banyak. kepercayaan terhadap pemerintah juga akan turun,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat bersama DPRD DIY, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pemda DIY telah menganggarkan Rp 579 miliar untuk penanganan Covid-19 di DIY. Meski demikan, Baskara Aji mengaku bahwa angaran itu baru angka, uangnya belum ada.

“ Itu baru sebatas angka uangnya belum ada. APBD itu candak cekel. Dialokasikan Rp579, rencana pengeluaran Rp390 dan yang sudah dikeluar Rp9 miliar,” ungkap Kadarmanto Baskara Aji. ( Okta/ Santosa)

Leave A Reply

Your email address will not be published.