Cakrawala News
Portal Berita Online

FPAN DPRD DIY Menilai Bansos Dari APBD DIY Tidak Sesuai Kesepakatan Awal

0 47

JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO- Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD DIY menilai program pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Pemda DIY dari realokasi APBD DIY kurang tepat sasaran dan sebaiknya dikembalikan pada kesepahaman awal, yakni bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan bukan penerima bantuan PKH maupun BPNT. 

 

” Realokasi APBD DIY seharusnya diutamakan untuk objek terdampak baru, tidak hanya warga  yang selama ini sudah menerima manfaat program reguler seperti PKH, BPNT dan lain – lain. Pemahaman awalnya kan realokasi anggaran itu untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19. Faktanya banyak warga terdampak Covid-19 yang terdata tapi belum menerima bantuan,” ungkap Ketua F-PAN DPRD DIY Ir Atmaji kepada wartawan di DPRD DIY, Kamis (28/5).

 

Atmaji menambahkan, pihaknya mendapat laporan dari berbagai pihak yang telah melakukan pendataan warga terdampak covid 19,  seperti Kepala dukuh, RT/ RW maupun relawan. Mereka sering  mendapat pertanyaan dari warga terdampak yang mereka data, mengenai kepastian pencairan bantuan.

 

“Belum tertanganinya warga terdampak baru ini berefek pada petugas di level bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka bingung menjawab pertanyaan warga yang sudah didata. Warga yang sudah dimintai datanya berharap banyak, tapi eksekusinya belum ada. Nasib warga terdampak baru ini harus diprioritaskan, sekaligus empati dan penghargaan kepada mereka yang sudah mendata,” kata Atmaji. 

 

Sementara itu, Wakil Ketua F-PAN DPRD DIY Arif Setiadi menambahkan pihaknya tidak mempermasalahkan program  top up untuk penerima manfaat reguler, yang bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan dengan penerima program bansos Pemerintah Pusat. Namun yang harus diutamakan adalah warga terdampak covid  yang belum masuk dalam  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum menerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

 

” Menurut kami  yang harus diperhatikan adalah kecemburuan dari orang-orang terdampak baru yang tidak masuk DTKS, atau yang belum pernah dapat bantuan secara reguler,” ungkap  Arif Setiadi.

 

Arif menambahkan, Pemda terkesan tidak mau repot dan cari aman saja dengan hanya melakukan top up terhadap program reguler.

 

 “Jangan hanya top up, orang-orang terdampak baru itu banyak sekali, jadi harus menyasar objek baru. Kami tidak keberatan adanya top up ini , tapi itu sekunder. Yang primer adalah objek terdampak covid  yang belum dapat. Kalau mereka yang terdampak covid sampai tidak tertangani, tentu ini sangat disayangkan,” katanya.

 

Oleh karena itulah Atmaji dan Arif Setiadi dari FPAN DPRD DIY meminta agar pemda DIY kembali ke kesepahaman awal dalam hal bantuan sosial dari realokasi APBD DIY. Yakni mengutamakan warga yang terdampak covid dan bukan penerima bantuan sosial reguler dari pemerintah. ( Okta/ Santosa)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: