Cakrawala News
Portal Berita Online

FKMTI: Berantas Mafia Tanah Jangan Tunggu Viral!

0 570

Jakarta a, Cakrawala.co,- Ketua FKMTI mendesak aparat penegak hukum segera menangkap komplotan mafia tanah dan beking-bekingnya tanpa harus menunggu laporan korban viral di media sosial seperti kasus yang menimpa Nirina Zubir

“Jadi kalau selebritis, tokoh pejabat jadi korban mafia tanah dan viral di media sosial, semua pejabat angkat suara, cepat menindak pelakunya. Ini bukan negara berdasarkan viral, tetapi negara hukum, negara yang berdasarkan pancasila, semua warga negara sama hak dan kewajibannya. Ini ada kasus perampasan tanah Pak Robert di Kelapa Gading, Pak Rusli di BSD, Bang Sami di Sawangan, Saya di Cengkareng dan ribuan rakyat di perkebunan, masa dibiarkan,”  ungkapnya di sekeratariat FKMTI, Selasa(22/11).

Budi menambahkan, di FKMTI perampasan di infrastruktur juga terjadi secara masif diseluruh tanah air. Pada saat pembayaran kepada pemilk asli tiba-tiba batal karena ada gugatan.

Begitu juga di sentul City dan Teluknaga memakan korba ratusan orang.Bahkan sertifikat yg sedang diagunkan ke Bank bisa dirampas.Perampas tanah semangkin Brutal.

Budi mengungkapkan, banyak rakyat yang jadi korban mafia tanah di seluruh Indonesia. Tetapi kasus mereka tidak viral di media sosial sehingga dibiarkan oleh pihak terkait. Padahal, Presiden Jokowi sudah tegas memerintahkan jajarannya untuk memberantas mafia tanah beserta beking-bekingnya.

Namun, para pendukung presiden justru memviralkan isu yang tidak penting sehingga aksi mafia tanah bisa terus terjadi. Budi menduga, komplotan mafia tanah sengaja mengadu domba antara netizen pendukung Jokowi dan netizen pendukung oposisi, misalnya dengan isu sentimen agama. Tujuannya, agar rakyat melupakan kasus perampasan tanah. Padahal tanah di NKRI sudah 80 persen dikuasai konglomerat seperti yang diungkap Buya Syafii Maarif yang sebagian diperoleh dengan cara merampas tanah rakyat.

“Rakyat Indonesia jangan mau diadu domba, ada cebong vs kadrun, saling ejek. Memviralkan hal-hal yang tidak penting tetapi melupakan kasus perampasan tanah. Saya menduga ada bohir mafia tanah yang sengaja memperkeruh situasi, agar kasus perampasan tanah tidak terungkap.

Ini Anomali, Presiden Jokowi tegas perintahkan berantas mafia tanah beserta bekingnya. Tapi “cebong” ribut di media sosial dengan mereka yg disebut kadrun. Mereka tak sadar cuma diadu domba mafia tanah,”ungkapnya

Menurut Budi, sejatinya mafia perampas tanah rakyat yang bisa merusak persatuan bangsa. Contohnya, lanjut Budi, korban perampasan tanah diminta menggugat pembeli tanah hasil rampasan. Sedangkan pihak pengusaha sudah membawa kabur uang penjualan tanah hasil rampasan.

“Perusak persatuan bangsa itu mafia tanah. mereka bisa mengadu domba rakyat dengan pembeli tanah dari pengusaha yang merampas tanah rakyat. Sedangkan pengusaha nakal bisa membayar beking agar korban bertarung dengan pembeli beritikad baik,” tambahnya.

Sedangkan Manaek Hutabarat Aktivis Forkot yang kini jadi pegawai ATR/BPN menjelaskan kasus yang menimpa artis Nirina zubir dan ibunda Dino Patti Djalal berkesan BPN tidak mampu mencegah mafia tanah beraksi. “Semua menjadi ribut jadi pemadam kebakaran setelah kejadian dan selalu ujungnya penipuan pemalsuan yang menyeret akta yang dibuat PPAT tidak valid”tulisnya via Pesan WA.

Manaek menyarankan perlu kembali ditarik sebagian kewenangan dalam

membuat akta dari PPAT. Seban sertipikat pertama kali diterbitkan oleh kantah pertanahan (BPN) tanpa PPAT. Jadi, seharusnya peralihan bisa dilakukan kembali di BPN lebih mudah dan murah bagi rakyat.

“Jika ada permasalahan pasti masalah ada di BPN, semoga ke depan jajaran BPN bisa lebih baik lagi melayani rakyat sekaligus memutus ruang maling tanah karena bekerja digaji rakyat dan pimpinan wajib mengarahkan aparat sesuai jiwa UUPA, tanah sebesar – besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk perusahaan,” tandasnya ( roel.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.