Cakrawala News
Portal Berita Online

Firli Bahuri, Alumni 212 yang Resmi Jadi Deputi Penindakan KPK

38

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary

Dua hari ini sekelompok masyarakat meributkan nama Brigjen Firli sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menggantikan Deputi yang lama Irjen Pol Heru Winarko yang diangkat Jokowi jadi Kepala BNN.

Dalam pemilihan sejak Maret lalu, ada 13 orang lalu mengerucut menjadi 3 orang. Akhinrya Firli mampu menyisihkan dua jaksa rivalnya yakni Wisnu Baroto dan Witono dalam pemilihan di KPK. Posisi Firli ketika itu adalah Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

ads bukopin

Di kalangan teman-temannya ia adalah polisi hebat dan berintegritas. Saya sering memanggilnya Bang Firli Bahuri ketika sama-sama mengambil magister di Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) Universitas Indonesia tahun 2000. Penguasaan terori hukumnya bagus, dan rujukannya jelas.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda NTB, Firli pernah mengisi sederet jabatan, antara lain Wakapolda Jawa Tengah, Wakapolda Banten, dan ajudan Wapres Boediono. Sosok Firli mencuat dan menuai apresiasi dari banyak kalangan ketika turut mengamankan aksi damai 212 di Lapangan Monas beberapa waktu lalu.

Firli yang ketika itu menjabat sebagai Karo Dalops As Ops Polri mengamankan aksi super damai 212 pada 2 Desember 2016 dengan aksi simpatiknya, termasuk dengan mengenakan peci putih. Ia mendadak jadi selebritis karena banyak peserta aksi terutama perempuan ingin berfoto bersamanya.

Hari ini Brigjen Firli Bahuri dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK. Di tangannya pula integritas penindakan KPK dipertaruhkan.

Firli lahir di Prabumulih, Sumatera selatan 7 November 1963. Pendidikannya di Akpol 1990, PTIK 1997, Sespim Polri 2004. Pengalaman jabatnnya pernah sebagai Kapolres Lampung Timur, Kasat III/Umum Direrskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Kebumen, Kapolres Brebes, Wakapolres Metro Jakarta Pusat tahun 2000. Tahun 2010 Firli adalah Asisten Sespri Presiden. Lalu Direskrimsus Polda Jateng 2011, Ajudan Wapres 2012, Wakapolda Banten 2014. Selanjutnya Karo Dalops Sops Polri, 2016; Wakapolda Jateng 2016, Kapolda NTB 2017 dan Deputi Penindakan KPK 2018.

Terpilihnya Firli memang sempat menimbulkan kritikan karena Firli tercatat tidak aktif melaporkan harta kekayaannya. Terakhir ia melaporkan LHKPN pada 31 Maret 2002, dengan total kekayaan senilai Rp 162 juta. Semoga saja kritikan itu menjadi pemecut langkahnya memberikan contoh yang baik. Wallahu a’lam (fur/6/4/2018).

Comments are closed.