Cakrawala News
Portal Berita Online

FH Undip Gelar Posbakum Kearsipan dan Pengelolaan Keuangan Desa

0 174

Di masa pandemi Covid 19 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan pos bantuan hukum (posbakum) untuk mengedukasi masyarakat di bidang hukum dan administrasi negara.Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sarasehan tersebut digelar rutin setiap semester, dengan sasaran masyarakat desa di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten di Jawa Tengah.

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Undip, Sonhaji, SH., MS, di Semarang, Sabtu (12/9/2020) menjelaskan posbakum yang dilaksanakan di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, 4-6 September 2020 lalu sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan sebagai bagian tugas dan fungsi dosen. Posbakum kali ini mengangkat 2 tema yaitu “Tata Kelola Kearsipan dan Pelayanan Masyarakat” serta “Pengelolaan Keuangan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa”.

Menurut Sonhaji, kegiatan posbakum ini merupakan kegiatan pengabdian yang kedua di tahun 2020, setelah kegiatan pertama diselenggarakan di Temanggung, pada bulan Februari 2020.

“Alhamdlilah, para peserta posbakum sangat antusias mengikuti posbakum ini dan materi yang disampaikan diserap dengan baik”, kata Sonhaji.

Penyelenggaraan posbakum berjalan dengan tertib, dengan menerapkan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. Posbakum menampilkan 2 nara sumber dari Bagian Hukum Administrasi Negara FH Undip, yaitu Sri Nurhari Susanto, S.H.,M.H, mengulas materi pengelolaan kearsipan desa, dan Henny Juliani, S.H.,M.H. yang mengurai pentingnya keuangan desa. Kegiatan posbakum dipandu Dr. Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum.

Sri Nurhari Susanto, S.H.,M.Hum dalam presentasinya menyoroti pentingya pengelolaan arsip di desa, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan arsip di desa, serta solusi ke depan dalam pengelolaan kearsipan di desa. “Permasalahan pengelolaan kearsipan dapat ditemui pada setiap tingkatan organisasi termasuk organisasi ditingkat pemerintahan desa. Karena itu, sebagai tanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat, setiap aparat desa harus mampu menyelesaikannya”, kata Nurhari.

Pembicara kedua Henny Juliani menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa dalam Menunjang Pembangunan Desa. Henny menyatakan saat ini desa mempunyai hak otonomi, antara lain mempunyai sumber keuangan sendiri. Agar keuangan bisa dikelola dengan baik, maka pengeloannya harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Henny, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunannya. Sedangkan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya, karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

“Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien akan mendukung pelaksanaan pembangunan di desa”, ungkap Henny.

Kegiatan mendapatkan sambutan antusias serta para peserta posbakum diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai penyelenggaraan administrasi di kantor desanya masing masing. Anis Hidayat, Kepala Desa Kebanggan, mengapresiasi kegiatan pengabdian ini.

“Kami ucapkan terima kasih. Meskipun kondisi saat ini dalam masa pandemi covid-19, kami mendapatkan kesempatan memperoleh pengetahuan penting dan bermanfaat dari para dosen dari Fakultas Hukum Undip. Kami berharap kerjasama kegiatan pengabdian ini dapat berlangsung secara kontinyu nantinya.”, kata Anis Hidayat.

Ketua Bagian Bagian Hukum Adminustrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Undip, Sonhaji, SH., MS, menyatakan kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan media daring bagi para peserta yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan administrasi kantor desa. “Kami membuka sepenuhnya kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya melalui media daring untuk mempertajam pengetahuannya mengenai administrasi desa. (Syam)

Leave A Reply

Your email address will not be published.