Cakrawala News
Portal Berita Online

FGD FH UNDIP Rekomendasikan Penguatan Lembaga DPD

SEMARANG, CAKRAWALA.CO- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Undip Semarang, menggelar Forum Discusion Group (FGD) mengenai Implementasi Fungsi dan Wewenang DPD RI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”, kamis (23/1). FGD digelar di ruang sidang FH Undip, di kampus Undip, Tembalang, Semarang dan dihadiri narasumber Prof Dr. Retno Saraswati, SH. M.Hum (Dekan FH Undip), Prof. Dr. Sri Puryono (guru besar Undip) dan Dr. Teguh Yuwono Sumarwoto, M. Pol Admin (Wakil Dekan Akademik FISIP Undip).

Dalam FGD yang dimoderatori Dr. Amalia Diamantina, SH. M.Hum tersebut juga hadir Ketua Pansus Tatib Dewan Perwakilan Daerah RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta), dan anggota Pansus, Anna Latuconsina (Maluku), Instiawaty Ayus (Riau), dr. Assera (NTT), Bustami (Lampung), Abdul Kholiq (Jateng), Abdul Rahman Toha (Sulteng) dan Evi Avita Naya (NTB).
Perwakilan dari Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah, ahli Hukum Tata Negara Dr. Lita Tyesta ALW, SH M.Hum, dan sejumlah dosen HTN dan HAN dari FH Undip juga hadir sebagai peserta aktif FGD.

Dekan FH Undip, Retno Saraswati memberikan apresiasi kepada DPD, karena Undip mendapat kepercayaan mengggelar FGD untuk menyempurnakan penyusunan draf Peraturan DPD tentang Tata Tertib DPD tersebut.

Retno menyatakan kehadiran DPD melalui pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugasnya untuk memastikan prinsip otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Karena itu hubungan sinergis antara DPD dengan pemerintah daerah harus dipastikan berlangsung baik. Pemerintah daerah juga harus mengakomodir gagasan maupun kebutuhan DPD, sehingga tidak menyisakan problema, khususnya dalam mengawal kepentingan daerah”, kata Retno.

DPD RI memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Pemberian pertimbangan mempunyai makna sebagai salah satu bentuk perlibatan keterwakilan daerah untuk mengawal kepentingan daerah pada saat penyusunan APBN.

“Karena fungsi pertimbangan ini, maka DPD harus bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga bisa mengawal kepentingan daerah”, kata Retno.

Terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, DPD membutuhkan peraturan tentang tata tertib. Peraturan ini juga harus mempermudah dan memperjelas pelaksanaan tugas dan fungsi DPD. Selain itu juga untuk mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPD.

Prof. Dr. Sri Puryono, MP mengapresiasi semangat baru dari DPD, sekaligus mengkritisi keberadaan Dewan Perwakilan Daerah tersebut. Sri Puryono menyatakan DPD memiliki peran besar dalam rangka menyerap aspirasi dan kepentingan daerah. Karena itu saya mendorong adanya penguatan terhadap lembaga DPD dan sinergitas dengan pemerintah daerah. Ada 3 elemen penting untuk penguatan terhadap DPD, yaitu aspek personalia, pembiayaan atau anggaran dan perlengkapan.

Prof. Dr. Sri Puryono, MP dan Dr. Teguh Yuwono Sumarwoto, M. Pol Admin, menjadi nara sumber FGD pembahasan draf Peraturan DPD tentang Tatib DPD RI. (foto : Syam)

Sri Puryono menilai saat ini standar fasilitas yang dimiliki DPD masih rendah. “Selain mendukung kiprah mereka, juga harus dipikirkan sarana prasarana yang memadai, seperti adanya kantor yang representatif di daerah untuk anggota DPD. Minimnya standart fasilitas ini, dikhawatirkan bisa mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi di daerah”, ungkap Puryono.

Sejalan dengan Sri Puryono Wakil Dekan Akademik FISIP Undip, Dr. Teguh Yuwono juga sepakat perlunya penguatan Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Teguh Juwono, DPD memiliki peran signifikan dalam mengawal kebijakan pembangunan di daerah melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi representasi. Fungsi dan kewenangan DPD ini perlu semakin disempurnakan, sebab sebagai lembaga negara kewenangan nya sangat strategis dalam memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat di parlemen.

“Fungsi dan kewenangan DPD diharapkan semakin kuat. Publik berharap melalui wakilnya ini akan dapat diperjuangkan banyak kepentingan daerah yang muaranya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa”, ungkap Teguh Juwono.

Selain mendorong upaya penguatan terhadap para senator, juga perlu adanya efisiensi terhadap kinerja mereka. Volume kunjungan ke luar negeri para wakil rakyat sebaiknya dikurangi. Tujuannya untuk memupuk rasa empati terhadap kondisi masyarakat dewasa ini. Selain itu untuk menekan pemborosan bagi anggaran negara.

Teguh juga mengkritisi mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat. “Jika selama ini menggunakan mekanisme masa reses, maka perlu ada terobosan mekanisme terhadap pertanggungjawaban ini, sehingga kinerja DPD dapat dirasakan masyarakat”, kata Teguh.

Suasana saat berlangsung diskusi interaktif FGD pembahasan draf Peraturan DPD tentang Tata Tertib DPD RI, di ruang sidang FH Undip (Foto : Syam)

Ketua Pansus Tatib Dewan Perwakilan Daerah RI, GKR Hemas, menyatakan FGD ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Undip dan Universitas Batanghari, Jambi. Peraturan DPD tentang Tata Tertib yang dikaji melalui FGD ini merupakan penyempurnaan bagi internal kelembagaan DPD dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya seiring dengan diubahnya beberapa peraturan perundang-undangan dan perlunya penyesuaian kebutuhan kelembagaan.

“Diharapkan melalui pembahasan draf Peraturan DPD tentang Tata Tertib ini, DPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih efektif dan memberikan peran signifikan dalam kebijakan pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, pengawasaan, anggaran dan representasi yang dimiliki DPD RI. “ kata Hemas.

Lebih lanjut Hemas menyatakan sesuai Undang-undang MD3 dan PPP pelaksanaaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran diatur lebih lanjut dalam peraturan DPD tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, sebagai aturan pelaksana yang khususnya mengatur mekanisme pelaksanaan ketiga fugsi yang dimiliki oleh DPD, tatib DPD ke depan harus dapat mempermudah dan memperjelas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga MPD.

FGD yang digelar di Undip ini diharapkan bisa menyempurnakan kajian dan inventarisasi materi yang pernah digelar sebelumnya, yaitu di UGM, Yogyakarta dan Unhas (Makassar) 24-26 November 2019 lalu, FGD di Unpad, Bandung, serta pengayaan materi dengan mengundang pakar atau ahli hukum tata negara dan perundang-undangan. ”Kami sangat mengapresiasi masukan yang aspiratif para nara sumber dan peserta FGD untuk menyempurnakan draf Peraturan DPD tentang Tata Tertib DPD,” pungkas Hemas. (Syam)

%d bloggers like this: