Cakrawala News
Portal Berita Online

Evaluasi PPKM Mikro Tahap I Tunjukkan Hasil Positif, Wali Kota Madiun : “Tracing Tetap Kita Masifkan”

0 1,979

MADIUN, CAKRAWALA.CO  – Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berlaku 23 Februari hingga 8 Maret 2021 mendatang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/84/KPPS/013/2021. Serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Evaluasi pada penerapan PPKM Mikro tahap pertama di Kota Madiun, menunjukkan hasil positif. Artinya, angka kasus positif Covid-19 (virus Corona) cenderung turun, tingkat kesembuhan meningkat dan angka kematian melandai. Ini dikatakan Wali Kota Madiun Maidi saat video conference bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan jajaran Forkopimda Jawa Timur, di pendopo Balai Kota Madiun, Selasa 23 Februari 2021.

“Yang menjadi keprihatinan saya, untuk tingkat kematian akibat covid-19 cukup tinggi, rata-rata yang sudah berusia lanjut dan mengidap penyakit penyerta atau komorbid. Namun, angka ketersediaan ruang isolasi cukup tinggi. Yakni mencapai angka 62,18 persen. Meskipun demikian, tracing akan tetap kami lakukan, sepekan ada sedikitnya 200 orang kontak erat yang kami periksa,” tutur Wali Kota dalam laporannya.

Saat ini tercatat 95,9 persen RT di Kota Madiun telah berstatus zona hijau. Sementara 4,1 persen sisanya masih masuk dalam zona kuning. Dijelaskan Wali Kota, pembatasan kegiatan masyarakat bakal tetap dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya, jam buka untuk toko, mall, pedagang kali lima diperbolehkan buka sampai pukul 22.00 WIB.

“Kita mengerti yang diinginkan masyarakat yaitu perbaikan ekonomi, namun masyarakat juga harus mengerti yang diinginkan pemerintah. Artinya, pembatasan kita perpanjang sampai jam sepuluh malam, tapi tetap kita lakukan pemantauan terhadap disiplin protokol kesehatannya. Kalau ternyata kebijakan ini justru membuat kondisi tidak semakin membaik, maka bukan tidak mungkin akan kita kembalikan lagi,” tegas Maidi.

Menyinggung masalah kegiatan hajatan masyarakat, Maidi menjelaskan dalam penerapan PPKM Mikro tahap dua ini pihaknya memberikan ijin, namun dengan beberapa kebijakan aturan jumlah tamu. Dicontohkan orang nomor satu di Kota Madiun ini, tamu yang hadir sekitar 90 orang dan dibagi menjadi tiga shift. Dengan kata lain, satu shift maksimal tamu berjumlah 30 orang saja. Itupun tidak diperkenankan menjamu tamu dengan sistem prasmanan untuk menghindari kerumunan antrean.

“Boleh mendirikan tenda, kita ijinkan. Tapi dengan catatan, gamu harus tetap dibatasi dan todak boleh prasmanan. Contohnya begini, tamu datang, kemudian ambil makanan yang sudah dikemas dan langsung pulang. Sedangkan kalau untuk akad nikah, tetap maksimal kita batasi sepuluh orang,” kata Maidi.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Madiun. Yakni Meski dalam penerapan PPKM Mikro pertama telah terjadi peningkatan signifikan terhadap penanganan Covid-19 (virus Corona) namun Pemkot Madiun terus melaksanakan tracing. Kapolda berharap langkah ini bisa diikuti oleh daerah lainnya.

“Luar biasa pak Wali Kota Madiun, meskipun terjadi peningkatan tapi tracing tetap dilakukan. Saya harap upaya ini diikuti oleh daerah lainnya,” kata Kapolda.*(ADV/Ayu)

Leave A Reply

Your email address will not be published.