Cakrawala News
Portal Berita Online

Era Omnibuslaw, Penyiaran Publik Hendak Kemana? (3)

0 469

Oleh: Hari Wiryawan, SH, MA

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah suatu lembaga yang relatif baru bagi Indonesia. Meskipun berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)sudah lebih  lama, namun sebelum berlakunya UU No 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) status RRI dan TVRI adalah sebagai lembaga penyiaran Pemerintah. Wacana LPP adalah sesuatu yang relatif baru dalam dunia penyiaran kita.

Lalu bagaimana penyiaran di era Omnibus Law? Undang-undang No 11 tahu 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sama sekali tidak mengusik pasal-pasal yang berkaitan dengan LPP. Pengaturan tentang LPP secara teknis terlihat dilakukan dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Postelsiar.

Dalam RPP ini ketentuan tentang LPP juga sejalan secara prinsip dengan apa yang ada dalam UU Penyiaran maupun dalam PP No 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik . Dari 3 PP tentang Penyiaran Publik yaitu PP No 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP), PP No 12 tahun 2005 tentang LPP RRI dan PP No 13 tentang LPP TVRI, tidak ada satu pasalpun ketentuan yang dicabut. Dengan demikian ini kebijakan pemerintah tidak ada perubahan tentang LPP.

Ada sedikit perbedaan ketentuan teknis yang mengatur masalah jangkauan siaran (coverage area) antara RPP Postelsiar dan PP No 11/ 2005 (Catatan: RPP menggunakan istilah baru “cakupan wilayah”, tidak menggunakaan istilah yang sudah lazim “jangkauan siaran”). Ketentuan RPP ini tidak seusai dengan jangkauan siaran yang saat ini sudah dilaksanakan LPP RRI maupun LPP TVRI.

Dalam Pasal 70 ayat (3) RPP Postelsiar disebutkan bahwa yang berhak melakukan siaran lokal dan/atau regional adalah LPP Lokal. Tidak disebutkan bahwa RRI dan TVRI memiliki kewenangan untuk melakukan siaran lokal dan/ atau regional. Padahal selama ini cabang-cbang RRI dan TVRI diseluruh Indonesia melakukan siaran lokal dan regional. Mungkin ini hanya kesalahan teknis pengaturan. Namun bagaimanapun tetap harus diluruskan jika tidak maka bisa mengundang masalah disuatu hari.

RPP Postelsiar juga tidak mengatur mengenai siaran internasional yang telah dilakukan oleh RRI selama ini. RPP Postelsiar bisa dikatakan memasung LPP dari siaran lokal dan internasional.

Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 11/ 2005 jelas mengatur jangkauan siaran LPP yaitu: “RRI dan TVRI menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional.”

Di luar masalah jangkauan siaran secara prinsip untuk penyiaran Publik, tidak ada perubahan yang penting .

Tidak adanya perubahan prinsip dalam ketentan tentang LPP dalam UU Ciptaker dan RPP Postelsiar, tidak berarti bahwa masalah penyiaran publik menjadi beres dan sukses. Karena didalam UU Penyiaran No 32/ 2002 maupun paket PP LPP itu sendiri sebenarnya telah bermasalah. Masalah itu muncul pada pengertian dan pemahaman tetang apa yang disebut sebagai “penyiaran publik”. Jika  RPP Polstelsiar ini akan menjadi satu-satunya PP tentang penyiaran, maka harapan tentang penyiaran publik yang lebih baik maka bisa pupus sudah.

Tobby Mendel (2000) mengutip ahli hukum media dari Jerman, Eric Barent menyebut ada ciri pokok sebuah lembaga penyiaran publik. Saya tidak bermaksud menguraikan satu persatu, satu diantaraanya ciri pokok itu adalah “kemandirian dari pengaruh kepentingan negara dan swasta/ komersial”.  Dalam buku berjudul “Save RRI-TVRI, Inisiatif Masyarakat Sipil untuk Transformasi LPP di Indonesia”  yang ditulis oleh Masduki dan Darmanto (2015) disebutkan bahwa secara prosedural kelembagaan LPP telah dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembentukan Dewan Pengawas RRI dan Dewan Pengawas TVRI.  Namun sayangya, substansi penyiaran publik masih jauh dari yang diharapan.

Salah satu masalah yang muncul dari LPP RRI dan TVRI adalah ketentuan yang ada dalam peraturan itu sendiri. Sebagai contoh, UU Penyiaran No 32 tahun 2002 mengatur bahwa yang dimaksud dengan LPP adalah lembaga yang berbentuk badan hukum…yang bersifat independen dan netral. Ketentuan ini terdapat di pasal 14 UU Penyiaran. Pasal ini tidak dicabut oleh UU Ciptakerja, bahkan rumusan dalam pasal 14 UU Penyiaran muncul sama persis dalam pasal  1 ayat (21) RPP Postelsiar. Dengan demikian kebijakan pemerintah saat ini tidak ada perubahaan. Namun disinilah permasalahanya, karena ketentuan dalam UU Penyiaran inilah yang bermasalah.

Dalam pasal 14 itu disebutkan bahwa LPP bersifat “independen dan netral”, namun di lain pihak anggaran LPP berasal dari APBN. Di berbagai negara, anggaran penyiaran publik sebagian besar dari masyarakat bukan dari Pemerintah.

Studi yang dilakukan Masduki dan Darmanto diatas menunjukkan sejumlah lembaga penyiaran publik di luar negeri menggunakan anggaran dari masyarakat bukan dari negera. BBC Inggris misalnya menggunakan 80% anggaraan berasal dari publik. Sementara NHK Jepang menggunakan 90% lebih anggaraan dari masayarakat. Bila anggaran berasal dari publik maka LPP bisa bersiaran dengan bebas untuk melayani publik. Selama anggaran masih berasal dari pemerintah maka LPP tidak akan bebas dari pengaruh Pemerintah.

Di Indonesia masih terdapat kerancuan pengertian “penyiaran publik” dengan “penyiaran pemerintah”. Keengganan untuk berpisah diantara RRI/TVRI dan pemerintah masih sangat kuat. Pemerintah merasa RRI/TVRI adalah lembaga miliknya, RRI/TVRI sendiri juga sudah nyaman dengan kedekataan dengan pemerintah dalam konteks anggaran. (Jangan-jangan LPP selama ini dibaca Lembaga Penyiaran Pemerintah?).

RRI dan TVRI ibarat seorang pemuda bujangan yang bulan ini masih tinggal dengan orang tua. Ia makan, minum, tidur masih di rumah orang tua. Bulan depan dia akan menikah. Sang bujangan bulan depan sudah akan ganti status sebagai suami. Namun sang suami baru itu masih tetap makan, minum, tidur di rumah orang tua. Orang tua (pemerintah) tidak ingin melepaskan putranya karena saking sayangnya, sementaraa sang anak (RRI/TVRI) juga masih betah di rumah orang tua karena saking manjanya. Walaupun sang anak sudah berganti status dari bujangan (penyiaran pemerintah) menjadi suami (penyiaran publik).

Kemungkinan perubahan UU Penyiaran tampaknya sudah sangat kecil paling tidak sampai akhir kepemimpinan Jokowi. Pemerintah sudah nyaman dengan UU Ciptaker. Apalagi dengan kewenangan yang besar membuat PP, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri yang fleksibel, effisien dan effektif. Perubahan UU Penyiaran apapun alasanya tampaknya akan dianggap berpontensi bertentangan dengan UU Ciptaker. Jika perubahan UU Penyiaran saja kecil kemungkinan dilakukan apalagi harapan untuk membuat UU khusus tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), jauh panggang dari api.

Tampaknya urgensi penyiaran sebagai bagian dari “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam UU Penyiaran, harus berbagi dengan urgensi untuk “tersedianya lapangan kerja” dari UU Ciptaker. Dua ratus tujuh puluh juta penduduk Indonesia memang harus cerdas tapi juga perlu makan. (wir)

 

Hari Wiryawan, SH, MA adalah pemerhati masalah media massa. Lulusan FH Unair, Surabaya dan Bond University, Australia ini adalah mantan wartawan di berbagai media cetak dan penyiaran. Pernah sebagai staf di UNESCO dan juga komisioner di KPID Jateng. Kini sebagai staf pengajar Usahid Surakarta.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.