Cakrawala News
Portal Berita Online

Era Omnibuslaw, Penyiaran Komunitas Masih Terbatas (4).

0 1.227

Oleh Hari Wiryawan MA

Salah satu gagasan besar dalam pembentukan Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) adalah demokratisasi dan desentralisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran melahirkan ketentuan-ketentuan yang melibatkan publik dalam dunia penyiaran dan regulasi penyiaran. Maka lahirlah ketentun tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Sedangkan desentralisasi peyiaraan melahirkan ketentuan tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Keberadaan LPK diakui dalam hukum postif sejak lahirnya UU Penyiaran,   terutama ada di pasal 21 s.d 24 UU Penyiaran. Pasal-pasal ini sama sekali tidak digusur oleh Omnibuslaw atau Undang-undang No 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) sebagai draft PP menyebukan pengertian LPK dalam pasal 1 ayat (24), juga memiliki makna yang sama dengan pasal 21 UU Penyiaran.

RPP Postelsiar juga tidak mencabut PP NO 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Hanya satu pasal yaitu pasal 5 PP No 51/2005 yang dicabut karena telah diatur dalam pasal 75 RPP tentang pembatasan daya pemancar. Pengaturan pasal 75 RPP ini sebenarnya sama dengan pasal 5 PP No 51/ 2005 bahwa radius siaran LPK maksimum 2,5 Km, dengan power maksimum 50 watt.

Pengaturan yang agak berbeda dari LPK dalam RPP Postelsiar yang tidak ada dalam PP No 51/2005 adalah soal jangkauan siaran LPK, jika lembaga penyiaran ini menggabungkan siaran teresterial dan digital. Dengan demikian batasan jangkauan siaraan LPK menjadi tidak terbatas. Ketentuan ini tentunya menggembirakan karena selama ini LPK sudah bersiaraan secara digital melalaui internet namun jangkuan siaran itu belum diakui secara hukum.

Perizinan

Ada banyak keluhan dari kalangan lembaga penyiaran komunitas. Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Sinam Sutarno mengatakan problem lama belum selesai yaitu soal alokasi frekuensi yang sangat terbatas, perizinan, pendanaan dsb.

Khususnya berkaitan dengan proses perizinan, secara sederhana bisa digambarkan bahwa pendirian suatu stasiun radio komunitas, misalnya, bisa dilakukan dengan modal puluhan juta rupiah namun beban pemenuhan persyaratan untuk proses perizinan, termasuk uji teknis kelayakan perangkat siaran, sama dengan pendirian lembaga penyiaran swasta yang bermodalkan ratusan milyar.

Ketimpangan ini seyogyanya bisa diatasi dengan melonggaran perizinan LPK dalam era penyiaran Omnibuslaw. RPP Postelsiar yang sudah dilansir Pemerintah tampaknya belum mengarah ke sana. Mekanisme perizinan masih tetap rigid kaku dan “tidak pandang bulu” apakah hal itu permohonan izin dari LPK “puluhan juta” atau LP swata “ratusan milyar”.

Ketatnya perizinan LPK ini telah mendorong munculnya radio-radio gelap diberbagai daerah. Diantara radio-radio gelap tersebut diantaranya justru digunakan oleh kaum radikal/ intoleran (masalah ini dibahas dlm tulisan lain). Kelemahan pengawasan di lapangan juga menjadi celah untuk berdirinya radio gelap.

Salah satu masalah dasar rumit dan ribetnya perizinan adalah karena sistem sentralisasi perizinan penyiaran di tangan Pemerintah Pusat, khususnya dalam masalah teknis: frekuensi dan sertifikasi alat. Alasan kuat bagi Pemerintah Pusat untuk tetap memegang kendali perizinan teknis adalah bahwa masalah frekuensi adalah kewenangn Pemerintah Pusat, sesuai dengan prinsip International Telecomunication Union (ITU).

UU Penyiaran sebetulnya berusaha untuk melakukan desentralisasi perizinan melalui KPI/KPID. Namun kewenangan itu mentah ditangan Putusan MK tahun 2003, yang diikuti dengan sejumlah paket Peraturan Pemerintah (PP) di tahun 2005. Dalam berbagai PP tersebut kewenangan KPI/KPID dalam bidang perizinan memang masih tersisa dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Kelayakan (RK) oleh KPID dan turut sertanyan KPI/KPID dalam Forum Rapat Bersama (FRB). Namun kini peran KPI/KPID telah tergusur oleh UU Ciptaker. Kewenangan perizinan kembali sentralistis tunggal di tengan Pemerintah Pusat.

Bila kita menengok kebelakang sebentar, tercatat bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam soal perizinan penyiaran pernah goyah pada awal reformasi. Itu terjadi ketika kewenangan tunggal memberikan Izin Siaran Radio (ISR) oleh Pemerintah Pusat dianulir oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi memiliki kewenangan dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan PP No 25/2000 itu lahirlah puluhan bahkan ratus stasiun radio dan stasiun TV lokal di hampir tiap provinsi seluruh Indonesia dengan izin dari Dinas Perhubungan Provinsi. Dualisme perizinan ini salah satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di berbagai daerah, waktu itu.

Tanpa harus mengulangi kesalahan dan konflik kewenangan antara Pusat dan Daerah soal izin penyelenggaraan penyiaran di masa lampau, menurut hemat saya, sepatutnya jika sebagian kewenangan perizinan bisa diserahkan kepada daerah. Pengaturan bisa dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan meringankan pemohon IPP, khususnya LPK. Hal ini mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Kewenangan Pusat dalam regulasi soal frekuensi tetap harus dihormati, namun dalam pelaksanaan teknis bisa dilimpahkan ke daerah. Pelimpahan tugas ke daerah bisa dilakukan kepada Pemerintah Daerah (desentralisasi) atau melalui instansi vertikal Kementerian Kominfo, misalnya UPTD Balai Monitoring (Balmon).

Lahirnya Omnibuslaw (UU Ciptaker) karena salah satu misinya adalah menyederhanakan perizinan. Sangat tidak adil jika sebuah lembaga yang bermodalkan puluhan juta harus menghabiskan biaya perizinan lebih dari modal usahanya hanya untuk biaya akomodasi mengurus izin.

UU Penyiaran telah memberikan nuansa demokratis dalam dunia penyiaran dengan memasukan ketentuan tentang LPK, namun dalam pelaksanaanya banyak ketentuan yang tidak ramah terhadap LPK.

Kini di era Omnibuslaw yang memiliki asas untuk pemerataan, kepastian hukum,  kemudahan berusahan dst. semestinya kemudahan dan kelonggaran perizinan bisa diberikan, khususnya bagi LPK.(wir)

*). Hari Wiryawan, Mantan Komisioner KPID Jawa Tengah

Leave A Reply

Your email address will not be published.