Cakrawala News
Portal Berita Online
idul harita

Era Omnibuslaw, Penyiaran dalam Dua Undang-udang (1)

0 1,081

 

Oleh Hari Wiryawan, SH, MA

 

Media Penyiaran di Indonesia saat ini memiliki dua induk hukum yaitu Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan  Omnibuslaw  atau Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dua undang-undang itu berlaku sah pada saat yang sama sejak disahkanya UU Ciptaker tanggal 2 November 2020.

ads harlah pkb

Bagaimanakah seharusnya memahami dua Undang-undang yang memiliki orientasi yang berbeda namun mengatur kepentingan yang sama ini?

Filosofi dan tujuan dua undang-undang ini berbeda dimana UU Penyiaran berangkat dari isu kebebasan berbicara dan hak memperoleh informasi, sedangkan UU Ciptaker bertolak dari masalah ekonomi, kesempatan kerja. Yang satu urusan otak yang lain urusan perut.

Filosofi yang berbeda

Dari konsideran sebuah hukum tertulis kita bisa melihat filosofi, landasan berpikir dan tujuan sebuah aturan hukum dibuat. Pada konsideran “Menimbang” UU Penyiaran diawali dengan kalimat “Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia….dst”. Dari konsideran ini terlihat bahwa UU Penyiaran dibuat sebagai pelaksanaan dari hak asasi manusia (HAM), khususnya hak menyampaikan pendapat dan hak  memperoleh informasi.

Kosideran ini sangat berbeda dengan apa yang tertera dalam UU Ciptaker. Dalam konsideranya pada paragrap pertama berbunyi “….negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja”. Dari konsideran ini menunjukkan bahwa UU Ciptaker dibuat sebagai pelaksanaan HAM dalam  pemenuhan pekerjaan, hak untuk memperoleh pekerjaan.

Bila kita lihat dari Pancasila, maka UU Penyiaran merupakan pengejawantahan atas sila ke-2 dan sila ke-4, sedangkan UU Ciptaker membawa misi sila ke-2 dan ke-5.

Bila kita lihat dari UUD 1945 (amandemen), maka UU Penyiaran adalah penjabaran dari pasal 28F UUD 1945 tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan UU Ciptaker adalah penjabaran dari pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk bekerja.

Jika menggunakan bahasa sarkastis, maka itu merupakan dua klausul yang berbeda: satu klausul tentang pemenuhan kebutuhan otak dan yang lain pemenuhan kebutuhan perut.

Dua undang-undang itu berbeda dasar pemikiranya namun mengatur hal yang sama. Ini memang pertama kali dalam dunia penyiaran. Sejak tahun 2002, kalangan penyiaran terbiasa dengan satu ketentuan yang linier, PP sampai Permen berinduk pada satu UU Penyiaran. UU Penyiaran (32/2002) telah menelorkan sejumlah PP. Paket pertama berupa PP tentang lembaga Penyiaran Publik (PP No 11/2005, PP 12/2005 dan PP 13/2005), paket kedua berupa PP tentang lembaga penyiaran non-Publik (PP 49/2005, PP 50/2005, PP 51/2005, PP 52/2005).  Selain itu juga sejumlah Peraturan Menteri tentang penyiaran.

Adanya UU Ciptaker akan memberi suasana baru bagi kalangan penyiaran di Indonesia. Bila dilihat dari kacamata hukum media, UU Ciptakerja termasuk dalam kelompok Hukum Media Struktural yaitu hukum yang tidak bertujuan untuk mengatur media massa namun didalam ketentuanya menyangkut ketentuan tentang media. Contoh lain dari hukum media struktural adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). KUHP tidak bertujuan untuk mengatur media, namun di dalam terdapat lebih dari 30 pasal yang menyangkut tentang media massa (pers), yang kita kenal dengan sebutan “delik-delik pers”.

Mungkinkah sebuah ketentuan diatur dengan dua Undang-undang yang berbeda? Tentu saja mungkin dan Indonesia sudah sering mengalami. Sebagai contoh dalam bidang pers, sebagaimana disebut diatas. Satu sisi KUHP telah berlaku sejak tahun 1946 (bahkan sejak zaman Belanda sebagai Wetboeke van Strafrecht) di sisi yang lain UU No 40 tahun 1999 tentang Pers juga berlaku. Bahkan sejak tahun 1966 yaitu berlakunya UU No 11 tahun 1966 tentang Pokok Pers.

Pada bidang lain juga telah melembaga dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, yaitu berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek-BW). BW dan KUHP sebenarnya bisa juga disebut sebagai Omnibuslaw sektoral dalam bidang Pidana dan Perdata. Dalam perjalanan bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak 1945, kedua UU buatan Belanda itu masih tetap berlaku, sementara dalam negara Repubik Indonesia juga berlaku sejumlah undang-undang yang dibuat pada masa kemerdekaan seperti UU Perkawinan, meski dalam BW juga mengatur tentang hukum keluarga atau UU tentang Pemberantasan Korupsi, disamping KUHP juga mengatur tentang pidana korupsi.

Filosofi kedua undang-undang tersebut jelas berbeda, yang satu merupakan undang-udang buatan Pemerintahan Kolonial sementara yang lain dibuat pada masa kemerdekaan Indonesia yang anti terhadap kolonialisme.

Lex Spesialis

Bagaimanakah jika dalam dua UU tersebut terdapat dua hal yang diatur secara berbeda bahkan bertentangan. Mana yang harus diikuti? UU Penyiaran atau UU Ciptaker? Dalam kasus adanya dua ketentuan yang berbeda/bertentangan yang mengatur hal yang sama, khasanah ilmu hukum telah memberikan resep klasik yang terkenal yaitu adagium “Lex Superior Derogate Lex (Legi) Inferior” (Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah), “Lex Posterior Derogate Lex Prior” (Hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lebih lama) dan “Lex Spesialis Derogate Lex Generalis” (Hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum).

Dalam kasus UU Penyiaran dan UU Ciptaker jika terdapat ketentuan yang berbeda maka hal itu tidak bisa diselesaikan dengan adagium “Lex Superior Derogate Lex Inferior” (Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) karena kedudukan kedua undang-undang tersebut sederajat. Keduanya sama-sama berstatus sebagai undang-undang. Jika menggunakan prinsip hukum “Lex Posterior Derogate Lex Prior” (Hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lebih lama), juga kurang tepat, karena jika prinsip ini diterapkan maka UU Ciptakerja akan selalu menang, karena UU Ciptakerja dibuat tahun 2020 sementara UU Penyiaran dibuat tahun 2002.

Langkah yang tepat untuk mencermati Undang-udang mana yang harus dipakai jika terjadi perbedaan pengaturan adalah dengan melihat materi atau masalah yang disengketakan, setelah itu kemudian menerapkan prinsip  “Lex Spesialis Derogate Lex Generalis” (Hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum).

Seperti diketahui diatas bahwa UU Penyiaran lebih banyak mengatur tentang aspek informasi dan kebebasan menyatakan pendapat melalui penyiaran, sedangkan UU Ciptakerja lebih mengatur aspek ekonomi dan kesempatan kerja dalam bidang penyiaran. Misalnya terjadi ketentuan yang berbeda mengenai masalah kelembaga KPI atau tentang isi siaran, maka UU Penyiaran (sebagai Lex Specialis tentang informasi) yang akan menjadi rujukan, namun jika ada masalah dengan perizinan maka hal itu akan merujuk kepada UU Ciptakerja (sebagai Lex Spesalis soal ekonomi, industr dan lapangan kerja).

Solusi lain yang bisa dilakukan jika terdapat tabrakan antara UU Penyiaran dan UU Ciptaker adalah membuat ketentuan teknis untuk menjabarkannya, dalam hal ini bisa melalui Peraturan Pemerintah (PP). Di sinilah sebenarnya “kelincahan” dari UU Ciptaker, karena segala bentuk konflik hukum yang terjadi akan bisa diselesaikan dengan ketentuan hukum yang relatif mudah dan murah baik dari segi pembiayaan keuangan maupun pembiayaan sosial politiknya yaitu: PP.

Kebuntuan regulasi sebagaimana yang telah terjadi selama ini dimana revisi UU Penyiaran bertahun-tahun selalu mengalami jalan buntu, kemungkinan besar tidak akan terjadi. Potensi kemandegan regulasi akan mudah diatasi dengan PP.

Namun sebagian kalangan justru khawatir tentang peran Pemerintah yang bakal dominan dengan kekuasaan PP nya, tapi sebagai rakyat kita masih punya benteng judisial melalui “judicial review” di Mahkamah Agung. (wir)

 

Hari Wiryawan, SH, MA adalah pemerhati masalah media massa. Lulusan FH Unair, Surabaya dan Bond University, Australia ini adalah mantan wartawan di berbagai media cetak dan penyiaran. Pernah sebagai staf di UNESCO dan juga komisioner di KPID Jateng. Kini sebagai staf pengajar Usahid Surakarta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.