Cakrawala News
Portal Berita Online

DPRD Trenggalek Menilai KUA PPAS APBD 2023 Tak Sesuai Performa APBD

0 152

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek kembali memperdebatkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tidak lakukan perubahan terhadap performa APBD.

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan, karena masih ada perdebatan dari sejumlah wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD dimana itu terjadi karena Banggar DPRD merasa postur pada KUA PPAS APBD tahun 2023 yang disampaikan TAPD belum mencerminkan kebutuhan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

“Usulan dari bawah melalui musyawarah pembangunan masih banyak yang belum terakomodir,” ungkapnya usai rapat di graha Paripurna kantor DPRD Trenggalek, Selasa (2/8/2022).

Dijelaskannya, semua anggota Banggar DPRD sepakat untuk pembahasan KUA PPAS akan dialihkan atau dibahas lebih lanjut ditingkat komisi.

“Soal pengalihan pembahasan di tingkat komisi tersebut untuk melakukan telaah atas pelaksanaan kegiatan mana saja yang dalam status urgensi dan mendesak. Jika tidak mendesak namun dimasukkan dalam kegiatan maka akan ada pengurangan kegiatan,” imbuhnya.

Masih terang Politisi PKB ini, semua komisi yang ada di DPRD akan membahas dan mendapatkan hasil atas evaluasi KUA PPAS untuk selanjutnya komisi akan menyerahkan kepada Banggar untuk dilakukan pengesahan KUA-PPAS menjadi rancangan APBD tahun 2023.

Mengenai pembahasan di komisi dilakukan untuk mempertajam agar semua tahu konsep lebih detail dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Sementara itu, anggota Banggar sekaligus Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto menjelaskan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS sendiri pihaknya ingin TAPD menyampaikan sejauh mana kebijakan prioritas untuk pencerahan pelaksana APBD dan sekaligus melihat kebijakannya nanti seperti apa.

“Yang jelas ada beberapa hal yang menjadi perdebatan saat rapat hari ini, terutama perdebatan atas pemaparan dari TAPD atas evaluasi APBD tahun 2022 dan rencana pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023,” kata Mugiyanto.

Pihaknya menginginkan performa APBD tahun depan bisa nyambung dan sesuai. Terutama poin tentang belanja operasional, anggran tak terduga, belanja pegawai dan belanja modal.

Obeng sapaan akrabnya, meminta perhitungan cermat dari TAPD atas apa yang direncanakan. Karena sempat ada permintaan dari Banggar dengan situasi di lapangan saat ini. Maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2023 harus benar-benar terimplementasi.

“Untuk poin kebutuhan yang ada dalam musrenbang yakni tentang infrastruktur, irigasi dan jalan serta jembatan harus mampu di akomodir dalam pelaksanaan tahun depan. Karena postur APBD jika dilihat setiap tahun ada LKPJ. Misal di tahun 2021, berapa persen realisasi target bisa dijadikan pijakan perencanaan berikutnya,” terangnya.

Bahkan, sambungnya, evaluasi yang terjadi di lapangan juga harus di akomodir. Oleh karena itu di tahun 2023, manfaat APBD harus benar benar di tingkatkan.

Masih terang Obeng, untuk tahun 2023 mendatang, peningkatan di lapangan jangan justru turun dari RPJM atau RKPD. Karena yang terjadi ini belanja infrastruktur malah semakin turun.

“Jika dilihat pada RPJMD sebesar Rp 127 milyar dan untuk RKPD sekitar RP 117 milyar. Karena jika infrastruktur yang bagus akan meningkatkan sektor lainnya, misal mulai sektor ekonomi hingga angka kemiskinan. Dan ini yang harus dilihat, terutama kondisi lapangan, dimana banyak jalan yang rusak dan berlubang yang butuh perbaikan,” pungkas Politisi Partai Demokrat ini. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.