Cakrawala News
Portal Berita Online

DPRD SBT Setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 Menjadi Peraturan Daerah, Bupati Ucap Terima Kasih

SBT,MALUKU,CAKRAWALA.CO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kamis (22/8/2019), menggelar rapat paripurna ke dua belas masa persidangan kedua tahun 2019 dalam rangka penyampaian  kata akhir fraksi fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pantauan CAKRAWALA.CO di ruang rapat paripurna, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten SBT diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKPI, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura dan Fraksi Kebangkitan Perjuangan Keadilan (KPK) tidak berkeberatan serta setuju terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peratura Daerah, meskipun masih ada atensi yang disempaikan oleh faksi-fraksi terkait evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD.

Fraksi KPK misalnya, pada saat kata Akhir Fraksi KPK yang dibacakan oleh Haliq Rumalowak dengan tegas secara menolak laporan penggunaan APBD Tahun 2018 pada Dinas Sosial, Dinas Nakertrans dan Dinas Lingkungan hidup.

Sementara, kata akhir Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Achmat Voth meminta Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas untuk mengevalusi sekaligus menggantikan Kepala Dinas Sosial SBT Dede Rumain karena tidak layak dan tidak mampu memimpin Dinas Sosial.

Penolakan dari fraksi fraksi ini karena mereka dinilai tidak efektif dalam penggunaan APBD tahun 2018 serta pimpinan OPD yang malas menghadiri rapat paripuran maupun rapat Realisasi Penggunaan APBD di DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten SBT Abdullah Kelilauw yang memimpin rapat paripurna menjelaskan, terkait dengan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaan anggaran yang termuat dalam batang tubuh APBD Tahun Anggaran 2018.

“Ranperda ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelolah dan melaksanakan APBD pada tahun anggaran 2018”, jelas Kelilauw.

Kelilauw juga menambahkan, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 penting untuk dilakukan sehingga DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama sama  dapat melakukan evaluasi, koreksi dan telaah terhadap realisasi pelaksanaan anggaran dimaksud untuk dilakukan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggih tingginya atas persetujuan sidang dewan dalam menerima Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas persetujuan DPRD untuk menerima Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disertai catatan catatan korektif untuk ditetapkan menjadi Perda”, ungkap Keliobas.

Bupati juga menambahkan, Persetujuan dewan tersebut merupakan cermi adanya kepedulian dan keseriusan dewan terhadap kepentingan rakyat di daerah ini. Untuk itu, semua usulan, saran, pendapat dan pertimbangan dewan akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam mengembang tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemerintahan. ***lee.

%d bloggers like this: