Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

DPRD Nilai Kinerja Satgas Corona Maluku Utara tidak Maksimal

0 30

TERNATE,CAKRAWALA.CO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai penanganan corona yang dilakukan Gugus Tugas COVID-19 Malut tidak maksimal.

Hal itu diungkapkan ketua DPRD Maluku Utara,Kuntu Daud kepada Awak Media setelah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RSUD rujukan COVID-19 Chasan Boesoirie ternate dan Sekertariat Gugus Tugas,Said Hotel,Rabu 15 Juli 2020.

Dalam inspeksi ke RSUD Chasan Boesoirie, Ketua DPRD, Kuntu Daud dan Sekertaris Komisi II Amin Drakel menemukan sejumlah masalah yang ada di rumah sakit rujukan corona, diantaranya belum dioprasikannya mesin pemeriksaan berantai Polimarase atau (PCR) sebagai diagnosa SARS CoV-2 dan honor petugas medis yang belum terbayarkan.

Pucuk pimpinan DPRD itu terlihat naik pitam setelah ia hendak memastikan kondisi laboratorium RSUD Chasan Boesoirie yang katanya telah disediakan ruangan instalasi untuk mengoprasikan dua mesin PCR bantuan pemerintah pusat untuk diagnosa spesimen corona di Malut, namun ruangan yang ditujuh olehnya dikunci rapat tanpa adanya petugas.

Alih-alih ingin mengetahui keberadaan mesin PCR,Ketua DPRD itu malahan mendapat keluhan dari beberapa petugas medis disana,beberapa dari mereka mengaku honor medis yang didapatkan dari mereka soal penanganan pasien COVID-19 dipotong.

” Honor kami,yang sebelumnya ditransfer melaui rekening Rp 5 juta sesuai kontrak RSUD namun yang kami terima hanya Rp 2,5 juta dan masalah ini sudah lama terjadi tapi kita tak bisa sampaikan karena ditekan,” akui salah satu tenaga medis kepada Kuntu.

Kepada awak media Ketua DPRD Maluku Utara menyayanghkan hasil inspeksinya ke RSUD Chasan Boesoirie ,dimana rombongan wakil rakyat itu tidak menemukan longarnya pelayanan maupun pengoprasian PCR.

” Saya minta penggunaan PCR lebih cepat lebih baik. kalau spesimen yang dikirim ke Makassar,Gugus Tugas harus komitmen waktu juga sehingga ada kepercayaan publik terhadap penanganan Corona di Maluku Utara,” ucap Kuntu.

Selain itu,ia mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp 163 miliar yang digunakan Gugus Tugas Provinsi Malut dalam penanganan COVID-19 selama 4 bulan, sehinggah masih ada ditemukannya berbagai masalah diantaranya tertungaknya honor petugas medis.***(IVN/ID)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: