Cakrawala News
Portal Berita Online

DPRD Gresik Mendesak BKD Segera Mengembalikan Hak dan Jabatan Andhy Hendro Wijoyo

0 1,170

GRESIK, CAKRAWALA.CO —Hasil rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten (BKD) Gresik terkait pengembalian Andhy Hendro Wijaya sebagai PNS dan Jabatanya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) hanya tinggal menunggu salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Pihak BKD hanya menunggu salinan putusan dari MA. Putusan turun Pak Andhy langsung dikembalikan ke jabatan semula (Sekda). Soal telaah yang PP 11 tahun 2017 tidak bisa dibenarkan. Karena itu akan menjerumuskan Bupati dalam mengambil kebijakan,” kata Jumanto ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (26/11).

Ditegaskan Jumanto, pihaknya meminta agar pemerintahan di Gresik berjalan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Jika melenceng maka pihaknya tidak akan tinggal diam.

ads bukopin

“PP kedudukannya dibawah undang-undang. Sedangkan putusan Mahkamah Agung posisinya sama dengan undang-undang. Makanya kami sudah mewarning jangan mengaduk aduk PP dan UU. Karena kedudukanya sudah jelas,” tegas anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.

Jumanto juga mengingatkan agar jangan ada politisasi hak orang yang telah terbukti tidak bersalah melalui peradilan resmi di pengadilan. Andhy menurutnya adalah orang yang sudah berhasil memperjuangkan haknya Dimata hukum dan berhasil karena tidak terbukti seperti yang dituduhkan JPU.

“Ini adalah putusan pengadilan tertinggi (MA). Kembalikan hak-hak Pak Andhy karena tidak terbukti bersalah. Beliau bebas murni jangan diplintir-plintir karena kedudukanya jelas, non aktif. Bukan diberhentikan. Setelah dikembalikan ke jabatan semula, silahkan kalau Pak Andhy mau dicari cari lagi kesalahannya, jangan dirampas hak harkat martabat dan jabatanya,” tegasnya lagi

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik, Nurlailie Indah dilaporkan membantah telaah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 bernomor 180/ (kosong) /437.12/2019, tertanggal 23 Nopember 2020 beraaal dari institusinya. (Zen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.