Cakrawala News
Portal Berita Online

DPRD Gresik Dukung Bupati Terpilih Menormalisasi Total Kali Lamong dari Hilir

0 74

GRESIK, CAKRAWALA.CO – DPRD Gresik, Jawa Timur merespons langkah cepat calon bupati terpilih Fandi Akhmad Yani yang akan langsung melakukan normalisasi total Kali Lamong, usai dilantik sebagai bupati. Normalisasi anak Sungai Bengawan Solo itu akan dilakukan mulai dari hilir Kali Lamong di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas.

“Sesuai hasil studi LARAP (Land Acquasition and Resettlement Action Plan), normalisasi dilakukan dari hilir agar penampungan untuk pembuangan air lebih lebar. Sehingga, gelontoran air dari hulu cepat terbuang,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan kepada awak media, Jumat (22/1/2021).

Menurut Mujid, jika normalisasi Kali Lamong dimulai dari hulu dan hilir tetap menyempit, maka tetap tak akan mampu menampung debit air. “Makanya, kami sepakat normalisasi dimulai dari hilir,” jelas Mujid yang juga Ketua DPC PDIP Gresik itu.

Untuk itu, Mujid mengapresiasi normalisasi Kali Lamong yang merupakan program prioritas Gus Yani-Bu Min. “Jadi, Gus Yani-Bu Min targetnya dalam lima tahun menjabat, Kali Lamong harus tuntas sehingga tak kembali meluap,” katanya.

Mujid menambahkan, dari hasil pemaparan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bahwa Kali Lamong saat ini mengalami pendangkalan dan hanya mampu menampung air 250 m3 per detik. Sedangkan air hujan yang masuk rata-rata 700 m3 per detik.

“Untuk pengendapan (sedimen) rata-rata 5 mili per hari. Sehingga, setahun mencapai 1 juta kubik. Saat ini, ada sekitar 3 juta meter kubik sedimen yang akan diangkut di Kali Lamong saat dilakukan normalisasi. Makanya, ketika curah hujan tinggi, air langsung meluber karena Kali Lamong tak mampu menampung,” tambahnya.

Mujid menjelaskan, normalisasi tersebut membutuhkan lahan cukup besar. Dari pemaparan BBWS, lahan yang dibutuhkan sepanjang 109,66 hektare atau hampir 110 ha. Lahan yang akan digunakan itu ada yang berstatus milik pribadi (perorangan), tanah kas desa (TKD), hingga tanah negara (TNK).

“Makanya, DPRD telah meminta tim Pemkab Gresik untuk memetakan status tanah untuk pembebasan,” terangnya.

Untuk pembebasan lahan, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada APBD 2021. Kemudian, akan kembali dianggarkan untuk tambahan pada APBD-Perubahan 2021.

“Agar beban Kabupaten Gresik tak terlalu berat dalam menanggung anggaran untuk pembebasan lahan, DPRD berharap keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar membantu alokasikan anggaran untuk pembebasan lahan,” harapnya.

Berdasarkan data BBWS, Kali Lamong yang membentang di Kabupaten Gresik sepanjang 64 km serta melintasi 24 desa di 5 kecamatan. Untuk mengatasi luapan Kali Lamong di musim hujan, maka dibutuhkan normalisasi total.

“Estimasi tahun 2019 untuk proyek normalisasi total Kali Lamong di luar pembebasan lahan dibutuhkan anggaran sekitar Rp Rp 960 miliar,” papar Mujid. (Zen/ADV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.