Cakrawala News
Portal Berita Online

DPRD dan Pemda SBT Surati Balai Jalan dan Jembatan Sikapi Keterisolasian di Kecamatan Kilmury

0 85

BULA,MALUKU,CAKRAWALA.CO—Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bersama Pemda setempat, akhirnya merespon keterisolasian di Kecamatan Kilmury terkait masalah pelayanan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur, menanggapi viralnya video warga desa mising yang dievakuasi menggunakan gerobak ke Puskesmas Kilmuri.

Respon ini dilakukan dengan mengirim surat kepada Balai Jalan dan Jembatan Wilayah XIV Maluku yang isinya terkait permohonan penanganan ruas jalan Kota Baru – Air Nanang ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XIV Maluku.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT, Contansius Kolatfeka menegaskan,  upaya yang ditempuh ini merupakan bentuk wujud dari penegasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan strategis nasional di wilayah Maluku.

“Kondisi Kilmury ini kondisi kemanusiaan yang mesti dilihat menembus semua sekat, atas dasar itu kemudian ditanggapi serius dan menjadi topik baik di SBT dan dimana-mana, bahkan menjadi respon Pemerintah Pusat saat ini” kata Kolatfeka kepada wartawan di Bula, Selasa (23/02/2021).

Anggota Komisi C DPRD SBT ini menjelaskan permasalahan infrastruktur di daerah ini sebetulnya menjadi tupoksi Komisi C. Namun lanjut dia, gerakan ini ikut diinisiasi dari anggota Komisi A DPRD SBT.

“Tapi lagi-lagi teman-teman Komisi A yang ikut mengambil bagian. Ini bukan mengambil tupoksi teman-teman Komisi C tapi ini bagian dari tanggung jawab moral sebagai anggota DPRD SBT,” tandas Kolatfeka.

Kolatfeka menjelaskan, saat ini Balai Jalan dan Jembatan sementara menunggu surat dari Pemkab SBT untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rapat secara daring untuk diresponi oleh Dirjen Bina Marga.

Pihaknya mengaku dalam waktu dekat ini ruas jalan Kota Baru – Air Nanang akan masuk dalam salah satu perhatian pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku – Maluku Utara.

Semantara, Sekretaris Fraksi Pembangunan Demonstrasi Nasional (PDN) DPRD SBT Fathul Kwairumaratu menjelaskan persoalan yang terjadi di dapilnya itu perlu ada gerakan cepat dan tanggap dari semua anggota DPRD.

Persoalan ini, kata dia, harus menjadi tanggung jawab semua orang, baik Pemerintah Kabupaten SBT, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat.

“Ini bukan kita mengambil langkah-langkah atau mendikotomi tugas-tugas, tapi gerakan cepat kita, bagi saya ini penting sekali, ini keresahan masyarakat yang dirasakan hari ini” ucap Fathul.

Politisi PPP SBT ini mengajak seluruh pemangku kebijakan baik kabupaten, provinsi, baik legeslatif maupun eksekutif, dan kementerian untuk ikut mengawal kepentingan masyarakat di wilayah itu.

“Muda-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita gerakan bisa direspon langsung oleh kementerian yang berwenang juga oleh balai jalan dan jembatan provinsi Maluku” harapnya.

Hal yang sama juga disuarakan anggota DPRD asal Partai Nasdem Munawir Kubal. Ia mengaku saat ini pembangunan infrastruktur di SBT masih terkendala, termasuk Kecamatan Kilmury.

Permasalahan pembangunan infrastruktur di SBT masih terkendala, akibat dari kecilnya APBD SBT sehingga tidak mampu menampung seluruh kepentingan infrastruktur di daerah.

“Sebagai wakil rakyat saya mempertegas komitmen saya kepada Pemerintah Provinsi maupun lewat Balai Jalan wilayah XIV Maluku untuk bisa menjadi perhatian serius bersama dan Dirjen PUPR, Jalan dan jembatan untuk bisa ditangani secara serius” harapnya.

Ketiga politisi muda SBT ini juga berharap ada partisipasi serius dari tiga anggota DPRD Provinsi Maluku asal SBT lewat kebijakan politik anggaran di Parlemen Maluku. ***aza/lex.

Leave A Reply

Your email address will not be published.