Cakrawala News
Portal Berita Online

DPR RI Belum Terima Draft RUU Omnibus Law dari Pemerintah

Jakarta. Cakrawala.co  – Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), Achmad Baidowi mengaku DPR RI belum menerima draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dari Pemerintah tapi draftnya sudah beredar kemana-mana. Inilah Pola Komunikasi Pemerintah yang perlu diperbaiki, kata Achmad Baidowi.

Dalam diskusi yang digelar oleh Forum Wartawan Legislasi dengan tema, “RUU Omnibus Law, Mana yang urgent, mana yang dipending?” Selasa (10/02/2020) di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan berdasarkan Prolegnas 2020, ada 4 (empat) RUU yan di Omnibus Law-kan, itu semua murni dari pemerintah. Pertama RUU tentang Cipta lapangan Kerja; kedua, RUU tentang Fasilitas dan Pajak untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian;  ketiga,  RUU Ibukota Negara, yang katanya mau pindah, terakhir RUU ke Farmasian.

Achmad Baidowi mengaku pihaknya (DPR RI) belum menerima draf RUU dari Pemerintah. “Sampai sekarang dari 4 RUU itu kami belum pernah menerima satu pun draf resmi dari pemerintah  termasuk juga surpresnya juga belum,” aku Achmad Baidowi. Achmad menambahkan, “Seringkali kami dituding, seolah-olah menyembunyikan sesuatu  tidak ada,  karena segala surat-menyurat itu pasti ke pimpinan DPR, baru didelegasikan dari rapat Bamus Kepala AKD terkait.”

DPR selalu menjadi bahan pertanyaan, menjadi sasaran macam-macam, padahal dari pemerintah yang belum selesai, tetapi draftnya sudah beredar kemana-mana, seolah-olah itu menjadi Draft resmi. Ketika dikonfirmasi, ternyata bukan, itu draft tanggal tanggal sekian, yang sempat ramai kemarin itu yang ada penghapusan sertifikasi halal ternyata draft bulan berapa gitu.

“Inilah pola komunikasi dari pemerintah yang harus diperbaiki kalau itu memang belum satu kata,  itu diupayakan jangan bocor ke mana-mana,  supaya tidak menimbulkan prasangka, “sama halnya dengan RUU Ibukota negara,  yang sampai hari ini juga belum selesai di tingkatan pemerintah  tidak tahu kalau nanti sore,  ya kalau sampai tadi pagi belum selesai, diharmonisasikan di teman-teman lintas pemerintahan, sehingga  yang nyampe ke DPR seringkali hanya berupa pointers-pointers rencana.

Kalau di Baleg nanti kami diberi kepercayaan, membahas salah satu dari 4 (empat ) Omnibus Law yang digagas oleh pemerintah tentu proses prosedur pembahasan UU nya, kami normal saja dan terbuka pastinya melibatkan pihak-pihak yang berkaitan.

Kalau kita DPR setiap usulan yang disampaikan oleh pemerintah,  tentu kita proses secara resmi, berbeda mungkin ketika itu usul inisiatif dari DPR seringkali pemerintahnya tidak serius,  contoh priode lalu,  usul inisiatif DPR UU ASN, sudah kita setujui, pemerintah pengirim surprisenya kita udah senang, tetapi DIM nya tidak kunjung dikirim ke DPR, sehinga revisi undang-undang ASN tidak terlaksana,  begitupun dengan RUU masyarakat hukum adat.

Hadir dalam diskusi Anggota PDI-P DPR RI, Effendi Simbolon; Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma; Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. (sdk)

%d bloggers like this: