Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

DPP CGMDI: RUU Cilaka Harus Ditolak

0 77

Palangkaraya.Kalteng-Cakrawala.co,- Dewan Pimpinan Pusat Consentrasi Generasi Muda Demokrasi Indonesia (DPP CGMDI) mengkaji perihal Pemerintahan Jokowi merancang empat undang-undang sapu jagat untuk mendorong investasi di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja yang sering disebut RUU Omni Bus Law, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara.

RUU Cipta Lapangan Kerja disebut akan memangkas dan menyederhanakan aturan dari 1244 pasal dari 79 UU terkait investasi. Pembahasan RUU ini terkesan ditutup-tutupi dan menuai kontroversi di tengah masyarakat. Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara yang terkesan kolonial. Oleh karena itu, banyak kalangan masyarakat yang menolak Omnibus Law RUU Celaka. Mereka menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha.

Adapun menurut Wawan Nopardo A.S selaku Sekjen DPP CGMDI kenapa menolak Omnibus Law RUU Cilaka karena :

Merugikan pekerja

Omnibus La/RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena:

1. Memperpanjang jam kerja dan lembur

2. Penetapan upah minimum yang rendah

3. Potensialnya terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja

4. Pemangkasan kewenangan serikat pekerja

5. Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran

Merugikan bidang pertanian

Omnibus Law/RUU Cipta Kerja dinilai bisa merugikan stakeholder bidang pertanian karena:

1. Hilangnya pembatasan impor pangan

2. Monopoli oleh unit usaha terkait ekspor bibit unggul tanaman

Monopoli tanah

1. RUU ini juga dinilai akan menghadirkan situasi monopoli tanah oleh Bank Tanah untuk kepentingan investasi.

2. Memangkas dan mengubah konsep administrasi

3. Omnibus Law akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi seperti atas praktek usaha yang merusak/mengubah fungsi ruang atau lingkungan.

Sentralisasi kebijakan

1. Menghilangkan pelibatan masyarakat

2. Flexibilitas dan penyesuaian tata ruang

3. Penghilangan izin mendirikan bangunan

4. Reduksi atas subtansi AMDAL

5. Penghapusan sanksi pidana lingkungan

6. Pendidikan yang berorientasi pasar

Dengan RUU ini juga mempunyai implikasi langgengnya praktik pendidikan yang berorientasi pada pasar seperti:

1. Komersialisasi

2. Link and match dengan industri

3.Pembentukan kurikulum pendidikan yang fokus ke dalam orientasi kerja

Tidak transparan

Omnibus Law pada prosesnya secara keseluruhan dinilai sangat tidak transparan, karena minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi draft Omnibus Law.

(Sumber. Alam Damai Usop/HT).

 

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: