Cakrawala News
Portal Berita Online

DKI Bisa Digugat Jika BPN Batalkan HGB Pulau Reklamasi

3

JAKARTA, CAKRAWALA.CO- Permohonan pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi dapat berbuntut panjang, bila Kementerian ATR/BPN menyetujuinya. Dampak itu terutama akan dirasakan Pemprov DKI Jakarta selaku pemohon.

“Jadi dampaknya itu akan besar, akan bisa dituntut lah. Pemda DKI kalau dituntut gimana?” kata pakar hukum pertanahan Universitas Indonesia Arie S Hutagalung kepada KompasProperti, Jumat (12/1/2018).

Sebelum sertifikat HGB diserahkan Pemprov DKI, ada beragam proses perizinan yang telah dipenuhi oleh pengembang selaku investor.

ads bukopin

Belum lagi, kata Arie, sejumlah kontribusi yang harus dibayar pengembang setiap tahunnya, yang memang diatur di dalam perjanjian sebelum penyerahan sertifikat itu.

“Dia (pengembang) harus bayar initial working fund, dia harus bayar kontribusi tiap tahun, itu diperjanjikan hak-hak itu. Itu sudah diperjanjikan. Kalau sudah diperjanjikan itu bisa digugat dan itu semua,” kata Arie. (fur/kompas)

Comments are closed.