Cakrawala News
Portal Berita Online

Ditengah Wabah Corona ,Paramedis RSUD Chasan Boesoirie Tuntut TPP

0 103
idul Fitri Cakrawala

TERNATE,CAKRAWALA.CO- Ditengah merebaknya virus corona di Maluku Utara para tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate, Senin (30/3/2020)  menggelar aksi protes menuntut pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai atau (TPP).

Para tenaga medis tersebut tergabung dalam organisasi profesi Rumah Sakit diantaranya, Persatuan Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Ikatan Fisioterapi Indonesia (FI) Ikatan Penataan Anestasi Indonesia ( IPAI) Perhimpunan Radiogafer Indonesia Maluku Utara , Farmasi Maluku Utara.

Juru bicara Organisasi RSUD Chasan Bosoeirie Ternate, Muhlis Marhaban menyatakan, aksi tersebut terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2020.

“ Pergub tersebut tak terealisasi secara baik, pasalnya ratusan tenaga medis yang berstatus PNS di RSUD Chasan Bosoire hingga kini belum juga mendapatkan kepastian penerimaan tunjangan tersebut. Justru sebaliknya para PNS yang telah dirumahkan sebelumnya oleh Pemprov Malut kerena wabah corona telah menerima tunjangan itu,” ungkap Muhlis dalam keterangannya.

Dalam pernyataan sikapnya, Musclis Cs meminta Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba segera memberikan pernyataan secara resmi tentang nasib para tenaga medis RSUD Chasan Boesoirie yang juga terlibat dalam gugus tugas Covid-19 mendapatkan TPP.

Protes para organisasi medis RSUD Boesoirie ternate (foto ivn)

Massa aksi menyatakan, dalam jangka waktu dua hari hingga Rabu 2 April 2020 mendatang, Gubernur Maluku Utara tidak memberikan kepastian informasi kepada mereka maka mereka akan melakukan aksi lanjutan yang dapat menggangu pelayanan pasien corona.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kader saat dikonfirmasi Cakrawala.co malam tadi menjelaskan , RSUD Chasan Boesoirie sudah menyandang status Badan Layanan Umum (BLU) maka pengelolaan keuangannya dilakukan secara langsung oleh rumah sakit yang bersangkutan.

“ Kalaupun ada pemberian TPP kepada mereka itu secara aturan Iya,  bisa saja , tapi kita harus melihat jumlah pengelolaan uang itu dalam Rencana Bisnis , ada ketentuan dan batasan-batasan dari jumlah aset keuntungannya itu yang bisa menjadi tambahan penghasilan jasa medis bagi mereka ,” ujarnya.

Ia menyatakan, sudah menghubungi Kepala Badan Keuangan Daerah untuk kordinasi dengan Dewan Pengawas untuk memanggil Direktur RSUD Chasan Boesoirie, dr Samsul Bahri. Selain itu kata  Samsudin,  seandainya ada celah untuk melakukan  suntikan anggaran bagi mereka maka tidak dilakukan sekarang melainkan di perubahan anggaran 2020.

“ Nanti dewan pengawas akan memanggil direktur meminta pemaparan terkait rencana bisninya apakah dapat memunkinkan mereka mendapatkan tambahan angaran maka masukan kedalam rencanagan untuk dibayarkan,karena  itu kan hak otonomi mereka,” jelas Samsudin.*** (IVN/ID).

 

 

 

 

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: