Cakrawala News
Portal Berita Online

Diskusi Terbatas: Peran Perempuan dalam Perdamaian

0 108

JAKARTA, Cakrawala.co – Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan Diskusi Terbatas yang bertajuk, “Peran Perempuan dalam Perdamaian” Senin, (21/09/2020) pukul 09:00 hingga 12:10 WIB.

Dikusi yang dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden, Muhammad Iqbal menekankan bahwa perempuan mempunyai potensi besar untuk bisa menjadi agen perdamaian dunia. Perempuan juga sebagai kunci perdamaian dapat dimulai dari cakupan kecil ditingkat keluarga hingga skala yang lebih besar seperti di tingkat nasional hingga pada tatanan global. Pada tingkat keluarga perempuan memegang peranan penting dalam mendidik dan menanamkan nilai serta budaya damai serta toleransi pada generasi muda dimulai dari usia dini.

“Tidak akan ada perdamaian dan stabilitas tanpa adanya dan peran aktif perempuan sehingga sudah sepantasnya jika perempuan disebut sebagai agen perdamaian. If we want to invest in peace we should invest in women”  tutup Muhammad Iqbal.

ads bukopin

Hadir sebagai pembicara pertama, Plt. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Hari Prabowo menyampaikan materi tentang Peningkatan Peran Perempuan dalam Perdamaian sebagai Bagian Diplomasi Perdamaian Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri sangat meyakini bahwa partisipasi perempuan dalam perdamian itu perlu ditingkatkan. Secara global partisipasi perempuan dalam upaya peacekeeping, peacemaking maupun peacebuilding itu masih di bawah 15%. Dalam sebuah penelitian menunjukkan keterlibatan perempuan itu dalam proses perdamaian akan meningkatkan prospek perjanjian perdamaian menjadi lebih berkelanjutan hingga 35%”, ungkap Hari Prabowo.

Menurut Hari Prabowo yang merangkap sebagai Direktur Perdagangan Komoditas dan Kekayaan Intelektual (PKKI) Kemlu, Kemajuan perempuan dalam proses perdamaian merupakan salah satu bagian diplomasi perdamaian Indonesia dan ini merefleksikan upaya kita dalam dunia internasional yang terus mendukung dan memajukan pemberdayaan perempuaan dalam segala aspeknya. Dalam konteks diplomasi perdamaian maka Indonesia berkomitmen untuk memajukan peran perempuan secara signifikan dalam menciptakan perdamaian sebagai agent of peace dan juga sebagai agent of change.

Hadir pula konsultan Mediators Beyond Borders, Shadia Marhaban sebagai Pembicara kedua yang berbagi pengalaman kerjanya sebagai mediator sejak Perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI tahun 2005 hingga bekerja di 9 negara konflik.

Menurutnya, peran perempuan bukannya tidak ada, peran perempuan sangatlah banyak. Namun, kendala-kendalanya juga banyak, terutamanya yang berkaitan dengan legitimasi. Legitimasi yang diberikan oleh negara terhadap sosok perempuan itu sendiri.

“saya melihat peluangnya sebetulnya lebih banyak dan juga bisa sharing pengalaman dengan negara-negara di luar indonesia. Sharing pengalaman-pengalaman saya di Aceh kepada negara lain terutama di Asia Tenggara yang hampir mirip dengan Gerakan Bersenjata dengan gerakan leberation. Saya melihat ini justru bagi saya bukan merupakan jalan buntu tapi justru sebuah opening”, kisah Shadia.

Shadia mengajak bagaimana yang konkret ini tantangan ini menjadi peluang. Kita melihat, pengalaman Aceh, pengalaman Papua, itu menjadi sebuah aset. Bagaimana pendokumentasian kerja kerja perempuan ini bisa kita transfer ilmunya untuk model-model yang sama di luar negeri.

Sementara, Direktur Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid hadir sebagai Pembicara ketiga menyampaikan materi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perdamaian: Peran Masyarakat Sipil. Yenny menginformasikan bahwa Wahid Foundation sekarang lebih banyak memutuskan untuk terjun ke tingkat akar rumput untuk lebih fokus lagi dalam memberikan dampak yang lebih terukur. Sebelumnya, upaya-upayanya lebih banyak dilakukan dalam konteks yang teoritis seperti melakukan riset, memberikan position paper dan lain sebagainya.

Hal ini dilakukan karena menurut Yenny, “keterlibatan perempuan juga selain sebagai peacekeepers tapi perempuan juga saat ini sayangnya menjadi target rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras”.

Untuk itu, Yenny lebih bicara lebih spesifik lagi tentang peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga punya peran yang luas terutama dalam konteks negara-negara seperti Indonesia dimana masyarakatnya sangat people oriented. Kita sama-sama tahu bahwa ada ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki oleh negara, ada ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki oleh lembaga-lembaga internasional, tetapi hanya bisa dimiliki atau dimasuki oleh tokoh-tokoh di tingkat lokal.

Yenny mencontohkan program Peace Village atau Kampung Damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation bersama UN Women dimana prakarsa ini adalah sebuah prakarsa untuk mempromosikan resiliensi di tingkat desa.

Dengan mengambil angle kesejahteraan, kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Disini women partisipationnya sangat kental dan gender equality juga menjadi salah satu fokus besar. Desa damai mendorong perempuan sebagai agen perdamaian. Kita dorong perempuan, kita fasilitasi dengan training untuk mengembangkan fungsi-fungsi sosial dan juga memperkuat resiliensi mereka dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

“Kita berharap bahwa program-program ini kemudian bisa betul-betul memberikan lasting effect (berdampak lama) di masyarakat baik ditingkat bawah terutama meningkatkan resiliensi pada dasarnya perdamaian itu harus diupayakan tidak bisa taken for granted (diberikan cuma-cuma). Semua perdamaian hanya bisa terjadi kalau semua dilibatkan dan dalam hal ini peran perempuan bisa krusial sekali”. (sdk)

Leave A Reply

Your email address will not be published.