Cakrawala News
Portal Berita Online

Dinsos Bintan Diduga Sengaja Kangkangi Perpres, Ternyata Ini Kasusnya

0 101

CAKRAWALA.CO, BINTAN – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan diduga melakoni modus memecah proyek pengadaan barang untuk menghindari pelelangan.

Sedikitnya terdapat satu kebutuhan pengadaan barang senilai Rp 400 juta yang di pecah menjadi dua paket pengadaan langsung (PL).

“Memecahkan paket pekerjaan dalam wilayah yang sama dengan jenis yang sama dengan jenis pengadaan yang sama digolongkan dalam kategori memecahkan paket dengan tujuan menghindari lelang,” kata Sekretaris Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), Budi Prasetyo, Selasa (24/5).

Hal itu kata Budi, jelas-jelas dilarang sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah dan dijabarkan melalui Peraturan LKPP nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.

“Kami telah melakukan pemantauan di Dinsos Bintan. Dan disitu terdapat kegiatan yang patut diduga menyalahi Perpres 12 Tahun 2021 terkait pengadaan barang,” ujar Budi.

Berdasarkan temuan itu, pihaknya segera membuat laporan kepada pihak yang berwenang.

“Tentu kami akan menyurati pihak kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” tegasnya.

Sementara salah seorang panitia lelang proyek pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Ardian Kesuma mengaku kalau beda rekening otomatis beda kontrak dan beda kegiatan.

“Kalau beda rekening otomatis beda kontrak pak dan beda kegiatan pak, itu aja yang saya pahami. Seharusnya pada saat pemaketan dari awal harus jadi satu kegiatan, baru bisa ditender, nah saya pun tidak tau juga kenapa kegiatanya dipisah, itu kembali lagi pada saat perencaan awal di dinsos,” ungkap Ardian.

Saat ditanya lebih jauh, Ardian tidak tahu persis dikarenakan dirinya tidak lagi bertugas di dinas tersebut.

“Saya udah tidak dinsos lagi pak, kemarin mereka memang ada bertanya, cuman kalo rekeningnya berbeda otomatis beda kegitan pak, kalau itemnya saya tidak tau persis pak,” jawabnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelumnya, Dua paket proyek Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan tahun 2022 yang terdapat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya ada indikasi paket pengadaan yang sudah berjalan saat ini, sengaja dipecah menjadi paket pengadaan langsung (PL) untuk menghindari tender.

Diketahui terdapat dua paket pengadaan dalam satu lokus tersebut yakni belanja persediaan untuk dijual/ diserahkan-persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat dengan anggaran masing-masing Rp. 195.948.500,00. (Fik)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.